SUDUTKALTENG, Muara Teweh – Ketua DPRD Kabupaten Barito Utara, Ir. Hj. Mery Rukaini, menyatakan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Hal ini disampaikan dalam forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD yang digelar di Aula Bappedalitbang, Kamis (12/2/2026).
​Mery Rukaini menyebut peran strategis Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD sebagai instrumen vital yang menjembatani kebutuhan riil masyarakat dengan kebijakan pemerintah daerah.
Katanya, seluruh usulan yang tertuang dalam Pokir DPRD merupakan hasil serapan aspirasi langsung dari masyarakat melalui kegiatan reses. Ia mengatakan pembangunan tidak boleh hanya bersifat top-down, tetapi harus berangkat dari persoalan di lapangan.
“Pokok-pokok pikiran DPRD ini bersumber dari aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses,” ungkap Mery.
Dalam dokumen RKPD 2027 yang mengacu pada RPJMD 2025–2029, Ketua DPRD memaparkan sejumlah isu yang menjadi fokus utama legislatif, di antaranya pembangunan infrastruktur wilayah dan permukiman berkelanjutan.
Peningkatan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, pemerataan ekonomi, pendidikan berkualitas, penyediaan air bersih dan sanitasi layak hingga ketahanan sosial budaya, serta ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
Kegiatan yang dibuka oleh Bupati Barito Utara, H. Salahuddin, ini fokus pada sinkronisasi antara usulan perangkat daerah dengan Pokir DPRD. Diharapkan melalui forum ini, tidak ada lagi ketimpangan antara rencana eksekutif dan kebutuhan konstituen.
