SUDUT KALTENG, Kuala Kurun – Anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas, Tuah D. Tanggalong, menegaskan komitmen untuk mendukung penuh implementasi Program Tambun Bungai melalui fungsi regulasi dan pengawasan.
“Program ini bukan sekadar simbolik. Kita harap semua OPD benar-benar hadir di tengah masyarakat dan menjadikan Program Tambun Bungai sebagai napas kerja harian mereka. Tidak ada lagi program yang tidak nyambung dengan misi besar daerah ini,” tegas Tuah, Senin (25/8/2025).
Politisi yang juga berlatar belakang pengusaha itu menambahkan, jika seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mampu bergerak dalam satu irama, hasil yang dicapai akan jauh lebih besar daripada sekadar angka di laporan.
“Yang kita bangun adalah kepercayaan dan kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya.
Program Tambun Bungai menjadi branding utama Pemkab Gunung Mas periode 2025–2030 yang dirancang secara komprehensif dengan lima pilar utama.
Tambun Bungai Maju, pembangunan infrastruktur wilayah terintegrasi, peningkatan jalan kabupaten, penyelesaian Jembatan Sepang Simin–Sepang Kota, rumah layak huni, air bersih, listrik desa, jaringan telekomunikasi, serta peningkatan runway Bandara Kuala Kurun.
Tambun Bungai Sehat, peningkatan kualitas kesehatan dengan Universal Health Coverage (UHC), pemeriksaan kesehatan gratis, penurunan stunting, program satu desa satu ambulans, serta revitalisasi layanan kesehatan.
Tambun Bungai Cerdas, penguatan SDM melalui pendidikan gratis (PAUD, SD, SMP), beasiswa bagi siswa tidak mampu, makanan bergizi gratis, Sekolah Rakyat, peningkatan kompetensi guru, serta literasi dan numerasi.
Tambun Bungai Mandiri, penguatan ekonomi daerah dengan optimalisasi PAD, kebun sawit plasma masyarakat, pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan, peningkatan produksi pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, dan pembinaan koperasi merah putih di 127 desa dan kelurahan.
Tambun Bungai Bermartabat, pelestarian budaya dan penguatan identitas lokal melalui Napak Tilas Perdamaian Tumbang Anoi, penguatan kelembagaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), tata kelola hutan adat, serta peningkatan kapasitas Damang dan Mantir adat. (ns)
