Fraksi PDIP Tagih Komitmen Pemkab Soal Plasma Perkebunan dan Infrastruktur Jalan
SUDUT KALTENG, Kuala Kurun – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) DPRD Kabupaten Gunung Mas menyoroti sejumlah isu penting dalam penyampaian pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunung Mas tahun 2025–2029, yang digelar dalam Rapat Paripurna ke-8, Selasa (1/7/2025).
Melalui juru bicaranya, Rusmila, Fraksi PDIP menekankan pentingnya perhatian serius dari Pemerintah Daerah terhadap program plasma di bidang perkebunan. Program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan membuka peluang ekonomi bagi masyarakat lokal tersebut dinilai belum sepenuhnya berjalan optimal.
“Kami dari Fraksi PDIP meminta penjelasan secara rinci mengenai pelaksanaan program plasma dalam lima tahun terakhir. Mana saja yang telah berjalan dengan baik, dan mana yang masih dalam proses penyelesaian. Hal ini penting agar masyarakat mendapatkan kejelasan dan kepastian atas hak-hak mereka,” ujar Rusmila.
Program plasma selama ini menjadi salah satu harapan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan yang menggantungkan hidup pada sektor perkebunan. Kejelasan dan keberlanjutan program ini dinilai sangat krusial dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.
Tak hanya menyoroti sektor perkebunan, Fraksi PDIP juga menyampaikan keprihatinan atas kondisi infrastruktur jalan, khususnya pada ruas Tewah–Tumbang Miri yang mengalami kerusakan parah. Jalan ini merupakan jalur vital yang menghubungkan beberapa kecamatan di wilayah pedalaman Gunung Mas.
“Kondisi jalan Tewah–Tumbang Miri sangat memprihatinkan. Kerusakan yang terjadi telah mengganggu mobilitas masyarakat serta distribusi barang dan jasa. Kami mendesak agar pemerintah segera melakukan penanganan dan perbaikan secara menyeluruh,” tegasnya.
Fraksi PDIP berharap pemerintah daerah dapat memberikan respons cepat dan nyata atas dua persoalan tersebut. Penanganan infrastruktur dan program plasma yang tepat sasaran dinilai akan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah. (NS)
