Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Tuntut Kepastian Hukum atas Kasus Politik Uang di Barito Utara
Muara Teweh — Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi hari ini menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bawaslu Kabupaten Barito Utara. Mereka menuntut kepastian penanganan kasus dugaan money politic (politik uang) yang terjadi menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 22 Maret 2025.
Aksi dimulai pukul 09.00 WIB, diwarnai dengan spanduk dan orasi yang disampaikan oleh perwakilan massa.
“Kami dari Aliansi Ormas Lsm Peduli Demokrasi sangat mendukung sepenuhnya atas kinerja Tim Gakumdu dan Bawaslu dan Kepolisian Resor Barito Utara,” ujar Putes Lekas, salah satu perwakilan pengunjuk rasa dalam orasinya, Rabu (26/3/2025).
Namun, Putes juga menekankan tindak lanjut yang cepat dan jelas terkait dugaan pelanggaran hukum, khususnya yang terjadi pada 14 Maret 2025, saat beberapa pelaku terduga praktik politik uang tertangkap tangan oleh aparat kepolisian.
Dalam aksi tersebut, massa menuntut agar Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah segera memberikan kepastian mengenai penanganan administrasi yang dilimpahkan ke mereka.
Meskipun kasus ini telah berlangsung hampir dua minggu, hingga saat ini belum ada kejelasan terkait langkah selanjutnya, khususnya mengenai dugaan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).
“Meminta agar Bawaslu bekerja secara profesional dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Barito Utara. Kami ingin memastikan proses demokrasi ini berjalan dengan jujur dan adil,” Putes menegaskan.
Sebelum itu, Bawaslu mengonfirmasi mereka telah menemukan bukti-bukti yang cukup terkait pelanggaran hukum dan memenuhi syarat Formil dan Materiil yang dilakukan para pelaku pada 14 Maret 2025.
Terkait dengan unsur pidananya, Bawaslu telah melimpahkan penanganan kepada Polres Barito Utara, sementara dugaan TSM akan diteruskan ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah.
Sementara itu, Polres Barito Utara telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini, dan proses hukum terhadap pelaku lainnya masih berjalan.
Setelah menyampaikan tuntutannya di Bawaslu, Para pengunjuk rasa lantas bergerak ke Polres Barito Utara guna menanyakan kelanjutan proses hukum bagi para pelaku politik uang.(man)
