Jakarta – Mantan Ketua KPU RI, Hasyim Asyari, menilai KPU Barito Utara telah bertindak adil dengan menindaklanjuti rekomendasi dari Bawaslu Barito Utara terkait dugaan pelanggaran Pemilu di TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru.
Pernyataan ini disampaikan oleh Hasyim Asyari saat menjadi saksi ahli dalam sidang perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (14/2/2025).
Menurut Hasyim, KPU Barito Utara telah berpedoman pada PKPU No 15/2024 dalam menanggapi rekomendasi Bawaslu. Hal ini menunjukkan bahwa KPU Barito Utara telah melaksanakan tugasnya dengan sejalan dengan prinsip-prinsip Pemilu yang demokratis.
“KPU Barito Utara telah mampu mengelola daftar pemilih dengan derajat tinggi, mutakhir, dan akurat, serta memastikan tidak ada pemilih yang memberikan suara lebih dari satu kali, atau suara yang diberikan oleh pemilih yang tidak berhak,” ungkap Hasyim Asyari., dalam keterangannya dilansir jpnn.com, Jumat (14/2/2025).
Selain itu, Hasyim Asyari menyebut seluruh proses Pilkada Barito Utara 2024, mulai dari pemungutan suara hingga rekapitulasi hasil suara, telah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, ia menilai hasil Pilkada Barito Utara 2024 sah dan benar secara hukum.
Bambang Cahya Eka Widodo, saksi ahli lainya menambahkan tindakan KPU terkait pemilih yang tidak membawa KTP elektronik di TPS 04 Desa Malawaken sudah tepat. Pemilih yang bersangkutan telah terverifikasi sebagai pemilih yang terdaftar dalam DPT dan diakui oleh KPPS serta pengawas TPS.
Bambang juga menilai penghitungan suara ulang di tingkat kecamatan dapat dibenarkan karena merupakan bagian dari koreksi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemilu.
Sementara itu, pakar kepemiluan Titi Anggraini menyoroti tidak semua pelanggaran prosedural di TPS harus menyebabkan Pemungutan Suara Ulang (PSU).
Titi menjelaskan meskipun terdapat pelanggaran administratif terkait pemilih yang membawa form model C pemberitahuan KWK, pemilih tersebut tetap berhak memilih karena sudah terdaftar sesuai dengan ketentuan undang-undang.
Titi juga mengingatkan rekomendasi PSU harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan didasarkan pada pertimbangan hukum yang kuat untuk menghindari potensi distorsi suara pemilih dan potensi kecurangan, seperti politik uang atau intimidasi.(*)
