DPRD Barito Utara

Tolak Bebani Warga, Pemda Diminta Kreatif Gali PAD

SUDUT KALTENG, Muara Teweh – Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Barito Utara, Patih Herman AB meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Utara tidak bertumpu pada pungutan pajak dan retribusi masyarakat untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun anggaran 2027.

Itu disampaikannya menyusul Rapat Paripurna IV DPRD Barito Utara dalam agenda penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Raperda APBD 2027, Senin (16/11/2026).

Meski pandangan umum Fraksi Partai Demokrat mendorong optimalisasi potensi PAD dari sektor pajak dan retribusi tanpa memberatkan daya beli, Athink secara pribadi menyatakan tidak sepakat jika beban tersebut tetap diarahkan kepada masyarakat.

Baginya, alasan hati nurani sebagai wakil rakyat menjadi pertimbangan utama untuk menolak opsi peningkatan pajak maupun retribusi di tengah situasi ekonomi warga saat ini.

​”Iya, sangat bertentangan dengan nurani. Masih ada sumber Pendapatan Asli Daerah lain yang bisa diterapkan,” ucapnya.

Dorongan agar Pemkab Barito Utara mencari terobosan pemasukan daerah di luar pungutan rakyat ternyata mendapat dukungan luas dari masyarakat.

Warga menilai pemerintah daerah seharusnya menghadirkan inovasi pengelolaan aset, badan usaha milik daerah, maupun potensi ekonomi lainnya daripada membebani warga.

​”Warga sedang sulit seharusnya diberikan kemudahan, bukannya diberikan beban di tengah kesulitannya. Semoga Pemerintah Daerah tidak menerapkan ide optimalisasi pajak dan retribusi,” ujarnya.

Editor: Fathur Rohman

Back to top button