DPRD Barito Utara

APBD Barito Utara 2027 Disetujui, DPRD Sampaikan Apresiasi ke Eksekutif

SUDUT KALTENG, Muara Teweh – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2027 telah disetujui bersama antara pihak legislatif dan eksekutif.

Ketua DPRD Kabupaten Barito Utara, Hj. Mery Rukaini, menyampaikan terima kasih dan apresiasi mendalam kepada jajaran pemerintah daerah serta seluruh pihak yang terlibat.

Ini ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Utara dalam rapat paripurna, Senin (16/11/2026).

Agenda paripurna juga dirangkai dengan penyerahan dokumen pendapat akhir dari seluruh fraksi DPRD kepada Bupati Barito Utara.

Mewakili pimpinan dan segenap anggota dewan, Mery Rukaini mengapresiasi sinergi seluruh pemangku kepentingan yang telah mengawal rangkaian pembahasan anggaran hingga mencapai tahap kesepakatan.

​“Atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, unsur FKPD, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, kepala perangkat daerah, serta seluruh undangan yang telah mengikuti rangkaian kegiatan rapat paripurna,” ungkap politisi Demokrat itu.

Rapat paripurna persetujuan ini turut dihadiri langsung oleh Bupati Barito Utara H. Shalahuddin dan Wakil Bupati Felix Sonadie Y. Tingan.

Hadir pula mendampingi Ketua DPRD, Wakil Ketua I DPRD H. Benny Siswanto dan Wakil Ketua II DPRD Hj. Henny Rosgiaty Rusli, bersama Sekretaris Daerah Muhlis, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD), para anggota dewan, serta jajaran pejabat di lingkungan Pemkab Barito Utara.

Mery menyatakan bahwa penandatanganan berita acara persetujuan bersama ini merupakan titik penting dalam siklus perencanaan anggaran daerah.

Dengan resminya persetujuan Raperda APBD 2027, proses administrasi dan tahapan berikutnya diharapkan dapat segera berjalan sesuai mekanisme serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Editor: Fathur Rohman

Back to top button