Sengketa Lahan PT SMM Berlanjut ke RDP DPRD Barito Utara: PT SMM Absen, Masyarakat Kecewa
Muara Teweh – Kasus sengketa lahan yang melibatkan PT. Suprabari Mapanindo Mineral (SMM) dan masyarakat terus memanas dan belum menemukan titik terang.
Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Jumat (21/2/2025) yang digelar oleh DPRD Barito Utara, seharusnya menjadi forum penting untuk mendalami masalah ini.
Namun, ketidakhadiran pihak PT SMM pada rapat ini membuat warga pemilik lahan semakin kesal dan penuh tanya.
Sengketa ini berfokus pada lahan milik Wasahadin dan Pina yang diduga telah diperjualbelikan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab kepada PT. SMM.
Putes Lekas, yang diberi kuasa penuh oleh pemilik lahan, mengatakan ke awak media bahwa masalah ini bermula dari dugaan pemalsuan tanda tangan pada dokumen kelompok tani Pelestarian Berkat Liang Sintuk.
Diduga, tanda tangan Ihai dan Wasahadin digunakan tanpa izin oleh seseorang berinisial Shrdi alias Bgh cs.
Kasus ini telah dilaporkan ke Sat Reskrim Polres Barito Utara pada 20 September 2023, dan dua kali dimediasi pada 5 September 2023 di Polres.
Kekecewaan Masyarakat dan Ketidakjelasan PT SMM
Putes Lekas menyampaikan hingga saat ini, Wasahadin dan Pina selaku pemilik lahan belum mendapatkan pembayaran ganti rugi yang seharusnya mereka terima dari PT. SMM.
Ketidakhadiran pihak perusahaan dalam rapat ini membuat masyarakat semakin frustrasi, mengingat masalah ini sudah dibawa ke DPRD Barito Utara sebagai langkah terakhir untuk mendapatkan penyelesaian.
“Kenapa PT. SMM tidak hadir dalam RDP ini? Apakah mereka sengaja menghindar?” ujar Putes dengan nada kesal.
Ia menegaskan bahwa mereka akan menuntut keadilan melalui jalur hukum lebih lanjut, termasuk melalui keputusan pengadilan yang terkait dengan konflik agraria ini.
Harapan untuk Proses Hukum yang Adil
Putes Lekas berharap, dengan adanya laporan dugaan pemalsuan tanda tangan yang kini sedang dalam penyelidikan, serta proses hukum yang terus berlanjut, pihak berwenang akan segera menindaklanjuti permasalahan ini.
Ia juga berharap Pemerintah Kabupaten Barito Utara dan Polres Barito Utara dapat memastikan ada keadilan bagi masyarakat yang dirugikan.
“Kasus ini bukan hanya tentang lahan, tetapi juga tentang hak kami sebagai warga yang merasa diperlakukan tidak adil. Kami ingin ada penyelesaian yang jelas,” tegas Putes.
RDP Lanjut dan Tuntutan Klarifikasi
Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Barito Utara Hj Henny Rosgiaty Rusli, Kasat Intel Polres Barito Utara, Dinas Sosial PMD, dan pihak terkait lainnya.
Namun, meskipun sudah ada berbagai pihak yang hadir, ketidakhadiran PT. SMM di rapat ini masih menjadi pertanyaan besar.
Setelah mendengarkan pandangan dari berbagai pihak, Henny menyampaikan rapat ini akan dijadwalkan kembali dalam pertemuan Badan Musyawarah (Banmus) yang akan datang.
Ia juga meminta agar pihak PT. SMM dan PT. Waskita Karya hadir pada pertemuan berikutnya untuk memberikan klarifikasi lebih lanjut mengenai sengketa ini.(man)
