DPRD Barito Utara Jadwalkan RDP Lanjutan Bahas Persoalan Jalan Hauling
SUDUT KALTENG, Muara Teweh – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara bakal melibatkan pemerintah daerah, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, dan sejumlah perusahaan terkait dalam pembahasan lanjutan persoalan jalan hauling yang menjadi perhatian masyarakat. Ini mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD setempat.
RDP dipimpin Wakil Ketua II DPRD Barito Utara, Hj. Henny Rosgiaty Rusli, bersama empat anggota DPRD, serta dihadiri oleh sekitar 40 perwakilan masyarakat. Dalam forum, warga mendesak pemerintah dan DPRD agar memfasilitasi penyelesaian konflik yang melibatkan PT Tamtama Perkasa, PT Mitra Barito, serta PT Maranti Sembada/Barito Pacific.
Masyarakat menilai persoalan akses jalan hauling ini sangat krusial karena berkaitan langsung dengan akses transportasi umum, keselamatan pengguna jalan, serta keberlangsungan penghidupan para pekerja yang bergantung pada aktivitas pengangkutan batu bara.
Damang Kecamatan Lahei, Aryosi Jiono, berharap seluruh pemangku kepentingan dapat mengutamakan komunikasi yang baik guna mencari solusi tanpa menimbulkan permasalahan baru di tengah masyarakat. Senada dengan hal tersebut, perwakilan pekerja, Jafar, berharap agenda pembahasan ini mampu memberikan kepastian hukum dan ekonomi terhadap keberlangsungan pekerjaan serta penghasilan para buruh.
Langkah Lanjut DPRD Barito Utara
Menindaklanjuti aspirasi masyarakat, Hj. Henny menyatakan bahwa DPRD Barito Utara akan segera menjadwalkan agenda pembahasan melalui rapat Badan Musyawarah (Banmus).
Pihak-pihak yang direncanakan hadir yakni, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah​, Pemerintah Kabupaten Barito Utara, ​PT Mitra Barito, ​PT Maranti Sembada/Barito Pacific​ dan PT Tamtama Perkasa.
Menurut Henny, pelibatan lintas sektoral ini diharapkan mampu mengidentifikasi pokok permasalahan secara objektif berdasarkan keterangan dari masing-masing pihak, sekaligus membuka ruang dialog terbuka untuk merumuskan solusi terbaik.​
Dalam proses mediasi dan pembahasan nanti, aspek keselamatan pengguna jalan, kepentingan masyarakat luas, serta dampak ekonomi terhadap para pekerja akan menjadi prioritas utama.
DPRD berkomitmen untuk mengawal aspirasi ini agar menghasilkan kejelasan serta titik terang bagi semua pihak yang terdampak.​
Kendati demikian, rapat lanjutan saat ini masih sebatas agenda yang dipersiapkan. Hingga RDP terakhir dilaksanakan, belum ada keputusan final atau ketok palu terkait perselisihan jalan hauling batu bara.
Editor: Fathur Rohman
















































