Rencana Pembangunan Murung Raya 2026: Fokus Infrastruktur, Pendidikan, dan Ekonomi Lokal
Puruk Cahu – Pj Bupati Murung Raya, Hermon, memimpin pertemuan konsultasi publik mengenai rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2026. Acara ini berlangsung di aula Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Murung Raya, Jumat (14/02/2025).
Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Rudie Roy menyampaikan bahwa konsultasi publik ini merupakan bagian penting dari proses musyawarah perencanaan pembangunan daerah untuk menjaring saran, masukan, dan aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan. Kegiatan ini mengusung prinsip aspiratif, partisipatif, dan terpadu, dengan melibatkan unsur Pemerintah dan masyarakat, guna merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah pada tahun 2026.
“Poin-poin inti yang menjadi fokus kita agar diselaraskan dengan tema tahun 2026 pada rencana pembangunan daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2024-2026, yaitu ‘Mendorong pengembangan potensi ekonomi lokal yang disertai pemerataan infrastruktur dan layanan publik,’” ujar dia.
Selain itu, dalam pertemuan ini, Hermon, didampingi Rudie Roy dan Kepala Bapperida Kabupaten Murung Raya, Ferry Hardi, memaparkan enam prioritas pembangunan daerah yang akan difokuskan pada tahun 2026.
Prioritas tersebut adalah Pembangunan infrastruktur hilirisasi produk unggulan masyarakat, Peningkatan kualitas standar pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, Peningkatan promosi daerah dan kerjasama untuk investasi pengembangan ekonomi, Pengembangan konektivitas daerah, Penerapan inovasi pelayanan publik yang efektif dan efisien, Penguatan kualitas lingkungan hidup dan kebencanaan.
Rudie Roy menjelaskan rancangan awal RKPD Tahun 2026 sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh perencanaan pembangunan mengutamakan kepentingan umum, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan keselarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Tengah serta kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Konsultasi publik ini menjadi ruang bagi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk memberikan masukan, sehingga rancangan RKPD Kabupaten Murung Raya tahun 2026 dapat lebih sempurna dan dapat menjadi rujukan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun anggaran 2026,” pungkasnya.(*)
