SUDUT KALTENG, Muara Teweh – Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, mengatakan percepatan penyerapan anggaran menjadi perhatian serius Pemkab Barito Utara. Bupati akan memanggil kepala perangkat daerah yang realisasi anggarannya masih rendah dan memiliki deviasi minus cukup tinggi.
Berdasarkan data pelaporan, terdapat empat perangkat daerah yang realisasi penyerapan anggarannya masih berada jauh di bawah target yang ditentukan.
Keempat instansi yang dinilai lambat, antara lain Dinas PUPR yang realisasi baru mencapai 7,18% dengan deviasi minus 25,32%. Dinas Pertanian dengan realisasi sebesar 12,63% dengan deviasi minus 16,87%.
Selanjutnya Dinas Sosial & PMD realisasi sebesar 16,36% dengan deviasi minus 16,14%. RSUD Muara Teweh yang engalami deviasi minus tertinggi hingga mencapai 31,37%.
“Khusus empat perangkat daerah yang terlambat untuk dilakukan evaluasi kembali. Walaupun secara tingkat Provinsi Kalimantan Tengah posisi kita masih berada di urutan dua atau tiga terbaik, tetapi bagi saya deviasinya masih terlalu jauh,” tegas Bupati, Senin (18/5/2026).
Ke depan, H. Shalahuddin meminta seluruh kepala dinas berkomitmen agar deviasi penyerapan anggaran tidak boleh melebihi 1 hingga 2 persen, dengan batas maksimal toleransi hanya 3 persen. Target ketat ini ditetapkan agar selaras dengan standar pemantauan target nasional.
Dijelaskanya, penyerapan anggaran adalah indikator mengukur sejauh mana keseriusan perangkat daerah dalam mengeksekusi program pembangunan. Keterlambatan realisasi APBD dipastikan bakal menghambat roda perekonomian di tingkat bawah.
“Kalau penyerapan APBD cepat, berarti perekonomian daerah berjalan baik. Semakin cepat kontrak dan kegiatan lapangan dilaksanakan, maka perputaran uang semakin besar, tenaga kerja terbuka, dan UMKM ikut hidup,” ungkapnya. (*)
