SUDUT KALTENG, Muara Teweh – DPRD Kabupaten Barito Utara meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk mengatasi persoalan di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Dinkes diminta segera mengisi kekosongan tenaga kesehatan (nakes) di sejumlah Puskesmas dan Pustu.
Salah satu poin ini yang ditegaskan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama RSUD Muara Teweh, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan. Rapat yang digelar di Ruang Rapat DPRD ini dipimpin langsung oleh Hj. Nety Herawati, Senin (25/5/2026).
Kekosongan posisi tenaga medis di daerah dinilai dapat menghambat hak masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang cepat dan optimal. DPRD Barito Utara menegaskan bahwa penguatan pelayanan kesehatan tidak hanya berpusat di rumah sakit perkotaan, melainkan harus merata hingga ke tingkat desa.
“Kami meminta Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara untuk segera memetakan dan mengisi kekosongan tenaga kesehatan di sejumlah Puskesmas maupun Pustu yang saat ini belum memiliki nakes memadai,” ungkap Nety Herawati.
Untuk menyukseskan pemerataan nakes tersebut, DPRD Barito Utara juga mendorong pemerintah daerah untuk memperhatikan kesejahteraan para medis yang bertugas. Pihak legislatif mendorong adanya kajian mengenai pemberian tunjangan atau insentif khusus bagi nakes yang ditempatkan di wilayah-wilayah tertentu atau daerah terpencil.
“Pelayanan di garis depan tidak boleh kosong agar masyarakat tidak kesulitan mendapat pengobatan dasar,” ujarnya.
DPRD berharap sinergi antara Pemda, Dinkes, dan fasilitas kesehatan dapat semakin kuat. Pengisian kekosongan nakes ini diharapkan menjadi langkah awal yang nyata demi mendongkrak kualitas pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Barito Utara.(set/man)
