Jakarta – Pemerintah diingatkan kembali oleh Anggota Timwas Haji DPR RI, Luluk Nur Hamidah, mengenai pentingnya peningkatan standar layanan konsumsi bagi jemaah haji di Tanah Suci. Luluk menyoroti banyaknya laporan mengenai jemaah haji yang mengalami diare akibat konsumsi makanan yang tidak layak selama hari-hari awal ibadah haji.
Dalam Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji yang digelar di Gedung DPR, Jakarta, Senin (1/7/2024), Luluk menyampaikan bahwa masalah konsumsi makanan bagi jemaah haji bukanlah isu baru.
“Jemaah terkena diare dari embarkasi Solo, Sumbar, Lampung, dan Surabaya akibat konsumsi makanan yang tidak layak pada hari-hari awal,” ujar Luluk.
Ia menegaskan bahwa pemerintah harus belajar dari penyelenggaraan haji tahun 2023 yang juga menghadapi kendala serupa.
“Konsumsi bukan hanya soal gizi dan protein saja, tetapi kelayakan dari makanan itu sendiri juga harus diperhatikan,” tambahnya.
Luluk menggarisbawahi pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap operator penyedia konsumsi Indonesia. Menurutnya, kesehatan dan tenaga jemaah sangat bergantung pada kualitas makanan yang disediakan.
“Pemilihan rekanan harus sesuai, dan pemerintah harus transparan dalam proses lelang catering,” tegasnya.
Masalah lainnya yang diangkat oleh Luluk adalah ketidakpuasan jemaah terhadap cita rasa makanan yang disajikan. Meski dijanjikan makanan dengan cita rasa khas Indonesia seperti rendang, opor ayam, dan mangut lele, jemaah justru menerima makanan yang tidak sesuai harapan.
Hal ini diperparah dengan fakta bahwa chef yang bertanggung jawab sebagian besar berasal dari Bangladesh, bukan Indonesia.
“Chef Indonesia hanya berjumlah enam orang. Contohnya, Tiongkok dan Thailand cateringnya langsung dari negara mereka, sedangkan kita kalah dari mereka,” kata Luluk.
Dengan kondisi ini, Luluk mendesak pemerintah untuk lebih serius dalam menangani masalah konsumsi jemaah haji. Langkah ini dinilai penting agar jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan tanpa hambatan kesehatan akibat makanan yang tidak layak.(*)
