KUALA KURUN – Polres Gunung Mas menggelar Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Telabang 2026 di Lapangan Tantya Sudhirajati Polres Gunung Mas, Jalan Bhayangkara Nomor 01, Kuala Kurun, Senin (26/10/2026).
Apel dipimpin Kapolres Gunung Mas AKBP Arum Sari Puspita Dewi serta dihadiri unsur TNI, pemerintah daerah, dan instansi terkait. Kegiatan ini menandai dimulainya operasi lalu lintas yang berlangsung selama 14 hari, mulai 26 Oktober hingga 8 November 2026.
Dalam amanat Kapolda Kalimantan Tengah yang dibacakan Kapolres, Operasi Patuh Telabang 2026 bertujuan meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas, menekan angka pelanggaran dan kecelakaan, serta mengurangi fatalitas korban kecelakaan.
Operasi ini melibatkan 573 personel di wilayah Polda Kalimantan Tengah, terdiri atas 108 personel Polda Kalteng, 415 personel Polres dan Polresta jajaran, serta 50 personel dari instansi terkait.
Pada kesempatan ini, Kapolres menegaskan bahwa operasi dilaksanakan secara profesional dengan mengedepankan edukasi, pendekatan humanis, dan penegakan hukum sesuai ketentuan.
“Operasi Patuh Telabang Tahun 2026 harus dilaksanakan secara profesional, tegas, dan humanis. Kami mengedepankan upaya edukasi serta penegakan hukum yang sesuai ketentuan untuk meningkatkan disiplin masyarakat dan mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, serta kelancaran lalu lintas,” ujarnya.
Sasaran operasi meliputi berbagai pelanggaran yang berpotensi menyebabkan kecelakaan dan mengganggu ketertiban lalu lintas, termasuk balap liar serta penggunaan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi. Petugas juga akan melakukan edukasi keselamatan berkendara kepada masyarakat dan pelajar.
Selain itu, optimalisasi teknologi penindakan elektronik, seperti Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Mobile dan Drone ETLE, menjadi bagian dari upaya meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas.
Kapolda Kalteng melalui amanatnya juga menekankan pentingnya deteksi dini dan pemetaan titik rawan kemacetan serta kecelakaan. Sinergi antara Polri, TNI, pemerintah daerah, dan instansi terkait diperlukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasi.(red)
