
Polemik Status Honorer Barito Utara, Dewan Ini Berikan Tanggapan Positif
Muara Teweh – Menanggapi keresahan para tenaga honorer, Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, H Nurul Anwar, memberikan tanggapan soal permintaan tenaga honorer yang menginginkan diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu.
Nurul menilai permintaan ini wajar dan merupakan bentuk keinginan tenaga honorer untuk mendapatkan kejelasan status kerja.
Ia memahami banyak tenaga honorer yang telah lama mengabdi di berbagai instansi pemerintahan, namun masih belum memiliki kepastian mengenai masa depan karier mereka.
Menurut dia, meskipun kebijakan pengangkatan PPPK adalah kewenangan pemerintah pusat, pihaknya akan mendukung upaya-upaya yang dapat memperjuangkan hak-hak tenaga honorer yang sudah lama mengabdi.
“Kita memahami para tenaga honorer ini telah memberikan kontribusi yang besar bagi jalannya pemerintahan di daerah, kami (DPRD-red) akan mendorong agar pemkab bisa menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan mereka ke tingkat pusat,” ujar politisi PKB itu dalam keterangan yang diterima sudutkalteng.com, Selasa (11/2/2025).
Lebih lanjut, ia menuturkan pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK penuh waktu bisa menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Namun, menurutnya hal ini perlu diimbangi dengan evaluasi kinerja yang ketat serta pembinaan yang berkelanjutan agar pegawai yang diangkat memang memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah.
Sebagai wakil rakyat, ia akan berupaya keras untuk memastikan agar aspirasi tenaga honorer didengar dan dipertimbangkan dengan serius.
“Bagi para honorer agar tetap bersabar dan terus memberikan yang terbaik dalam pekerjaannya, sambil menunggu perkembangan terkait kebijakan PPPK dari pemerintah pusat,” imbau dewan dari DAPIL 1 itu.(man)