Muara Teweh – Wakil Ketua II DPRD Barito Utara, Hj Henny Rosgiaty Rusli, menyatakan pihaknya berkomitmen untuk mengawal aspirasi tenaga honorer R2 dan R3 agar mendapatkan kepastian status kepegawaian.
Hal ini diungkapkan dalam rapat antara DPRD, Pemkab Barito Utara, dan tenaga honorer, untuk mencari solusi terbaik terkait isu kepegawaian mereka.
“Kami paham kekhawatiran para tenaga honorer dan akan terus berjuang bersama Pemkab untuk mencari solusi terbaik. DPRD akan memastikan aspirasi mereka tersampaikan hingga ke pemerintah pusat,” kata Politisi PDI-Perjuangan itu, Senin (10/2/2025).
DPRD dan Pemkab Barito Utara telah menampung berbagai aspirasi dan masukan dari tenaga honorer terkait status kepegawaian mereka.
Berdasarkan hasil diskusi, rapat menghasilkan tiga kesimpulan utama yang menjadi landasan langkah selanjutnya:
1. Permintaan Data Tenaga Non-ASN
DPRD Barito Utara meminta Pemkab untuk menyediakan data tenaga Non-ASN yang akan diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu (R2/R3), serta data tenaga Non-ASN dengan masa kerja lebih dari dua tahun dan di bawah dua tahun yang tidak tercatat dalam database.
2. Perjuangan Status PPPK Penuh Waktu
DPRD bersama Pemkab Barito Utara akan memperjuangkan tenaga honorer agar status PPPK paruh waktu dapat diubah menjadi penuh waktu. Selain itu, mereka juga akan mengupayakan agar tenaga Non-ASN dengan masa kerja lebih dari dua tahun maupun di bawah dua tahun dapat diakomodasi sebagai tenaga PPPK.
3. Rencana Kunjungan Resmi ke Pemerintah Pusat
DPRD dan Pemkab Barito Utara akan mengagendakan kunjungan resmi ke pemerintah pusat untuk menindaklanjuti permasalahan tenaga honorer dan mencari solusi terbaik dalam mengatasi permasalahan tersebut.(isk)
