SUDUT KALTENG, Samarinda – Ribuan massa dari Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) , menuntut keadilan atas kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) yang dinilai jauh dari keberpihakan kepada rakyat miskin, Selasa (21/4/2026).
Koalisi ini membawa kekuatan penuh, mulai dari elemen mahasiswa, organisasi kedaerahan, organisasi massa, hingga kelompok difabel.
Mereka bersatu menyuarakan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji.
Salah satu pemicu utama kemarahan massa adalah kontradiksi kebijakan belanja daerah.
Di saat pemerintah menggaungkan efisiensi anggaran, publik justru disuguhi realita belanja mobil mewah hingga renovasi Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur yang menelan biaya fantastis sebesar Rp25 miliar.​
“Kebijakan belanja Pemprov Kaltim tidak pro rakyat miskin. Ini melukai hati masyarakat yang sedang berjuang di tengah himpitan ekonomi,” teriak salah satu orator di atas mobil komando.
Menjelang sore, massa membentangkan spanduk raksasa bertuliskan “KALTIM DARURAT KKN” sebagai simbol protes keras.
Terdapat tiga poin utama yang mereka suarakan, yakni evaluasi total, berantas KKN dan Politik Dinasti serta Hak Angket DPRD.
Kekecewaan massa memuncak lantaran Gubernur Rudy Mas’ud dan Seno Aji tak kunjung menampakkan batang hidungnya sejak aksi dimulai pukul 10.00 WITA.
Padahal, keduanya dikabarkan berada di dalam gedung saat demonstrasi berlangsung.
​Situasi yang awalnya damai berubah mencekam saat memasuki waktu petang. Sekitar pukul 18.31 WITA, ketegangan pecah ketika massa menolak dibubarkan.
Aksi bakar sampah mewarnai jalanan, disusul lemparan batu, botol air mineral, dan benda keras ke arah petugas.
Aparat kepolisian akhirnya mengambil tindakan tegas dengan mengerahkan kendaraan water cannon untuk membubarkan kerumunan.
Kapolda Kaltim, Irjen Pol Endar Priantoro, memberikan apresiasi terhadap jalannya aksi yang awalnya tertib, namun menyayangkan akhir yang tidak kondusif.​
“Kami di sini sebagai petugas wajib melayani. Namun, tindakan tegas diambil karena situasi tidak lagi kondusif. Harapan kami, jika ada demo lanjutan, sampaikan dengan bijak dan elegan agar tidak mengganggu kamtibmas,” ucapnya.
Pasca kericuhan mereda, Gubernur Rudy Mas’ud terlihat keluar dari gedung kantornya. Namun, saat awak media mencoba melakukan wawancara cegat (doorstop),
Rudy memilih bungkam dan menolak memberikan pernyataan terkait tuntutan massa.​
Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim menegaskan ini barulah permulaan.
Mereka mengancam akan kembali turun ke jalan dengan massa yang lebih besar apabila tuntutan mereka tidak segera ditindaklanjuti oleh Pemprov Kaltim. (uma)
