SUDUT KALTENG, Jakarta – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, akhirnya menyampaikan permohonan maaf secara terbuka terkait pernyataannya yang memicu kontroversi pasca-insiden kecelakaan kereta api di Bekasi Timur.
Pernyataan yang sempat viral tersebut memicu perdebatan hangat di ruang publik, terutama mengenai standar keselamatan transportasi bagi perempuan dan penumpang umum lainnya.
Setelah menjadi sorotan, Arifatul Choiri Fauzi mengakui bahwa argumen yang disampaikannya kurang tepat. Melalui pernyataan resminya lewat rekaman video, ia menyampaikan rasa penyesalan yang mendalam.
​”Terkait pernyataan saya pasca-insiden kecelakaan kereta di Bekasi Timur, saya menyadari bahwa pernyataan tersebut kurang tepat. Untuk itu, saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada para korban dan keluarga korban,” ungkapnya.
Dijelaskanya, dirinya tidak memiliki niat sedikit pun untuk mengabaikan keselamatan penumpang di luar gerbong wanita.
Polemik ini berawal saat Arifah mengusulkan agar posisi Gerbong Khusus Wanita (GKW) yang biasanya berada di ujung depan dan belakang rangkaian kereta, dipindahkan ke bagian tengah.
Ia menilai posisi ujung rangkaian paling rentan saat terjadi tabrakan atau kecelakaan. Sebab itu, ia berharap posisi tengah memberikan perlindungan ekstra bagi perempuan dari dampak benturan langsung.
Namun, usulan ini justru dinilai publik sebagai solusi yang kurang sensitif terhadap keselamatan seluruh pengguna transportasi publik secara kolektif.
Gagasan Menteri PPPA ini pun memicu reaksi dari rekan sejawat di kabinet. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memberikan pandangan berbeda.
AHY menekankan bahwa standar keselamatan tidak boleh dipilah-pilah berdasarkan gender. Setiap penumpang, baik pria maupun wanita, berhak atas perlindungan maksimal.
Pendekatan keselamatan transportasi harus dirancang secara holistik untuk melindungi seluruh isi rangkaian kereta tanpa terkecuali.
Permintaan maaf Menteri Arifah Fauzi diharapkan dapat meredam kegaduhan di masyarakat. Mengingat keselamatan adalah hak universal yang harus dijamin melalui keandalan sistem teknis dan operasional, bukan sekadar pemindahan posisi gerbong.(***)
