Muara Teweh – Pada kesempatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara, Pj Sekretaris Daerah Drs. Jufriansyah menyampaikan apresiasi terhadap upaya pihak DPRD yang telah mengakomodir keinginan dan aspirasi dari tenaga Non-ASN R2 dan R3.
“Kami siap untuk memberikan penjelasan-penjelasan. Pada rapat ini kita mencari solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang ada. Hasil rapat ini nanti akan kami sampaikan kepada PPK, dalam hal ini Pj Bupati, untuk menjadi bahan masukan bagi pimpinan,” ujarnya, Senin (10/2/2025).
Lebih lanjut, Jufriansyah menjelaskan sesuai dengan aturan kebijakan kepegawaian, keputusan mengenai status kepegawaian mutlak berada di tangan pejabat pembina kepegawaian.
Oleh karena itu, pihaknya berharap melalui rapat ini dapat ditemukan solusi alternatif untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi tenaga Non-ASN.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Barito Utara, Hj Sri Hartati, memaparkan data terkait tenaga Non-ASN.
Jumlah tenaga Non-ASN yang sudah diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hingga tahun 2023 tercatat sebanyak 997 orang.
Sementara itu, jumlah tenaga Non-ASN yang masih terdaftar di basis data Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan belum diangkat berjumlah 2.383 orang.
Dari jumlah tersebut, terdapat 122 orang yang sudah berhenti atau meninggal dunia, dan 203 orang yang tidak memiliki keterangan jelas mengenai statusnya.
Sri Hartati menambahkan, jumlah sisa tenaga Non-ASN yang belum diangkat menjadi PPPK adalah 2.058 orang setelah memperhitungkan data yang telah disebutkan.(*)
