Shalahuddin Tegaskan Keberhasilan Pembangunan Diukur dari Manfaat untuk Masyarakat
SUDUT KALTENG, Muara Teweh – Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, memberikan instruksi menohok kepada seluruh jajaran Perangkat Daerah. Ia menyebut tolok ukur utama keberhasilan pembangunan daerah bukanlah seberapa besar persentase anggaran yang dihabiskan, melainkan seberapa nyata manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
​”Ukuran keberhasilan kita bukan hanya berapa persen anggaran yang telah terserap, tetapi juga seberapa besar manfaat pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat,” kata H. Shalahuddin saat Rapat Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah di Muara Teweh, Selasa (1/9/2026).
Bupati meminta seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menggeser pola pikir dari sekadar menggugurkan kewajiban administratif menjadi orientasi hasil (outcome).
Menurutnya, setiap program kerjabaik di sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pertanian harus memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan warga Barito Utara.
Menjelang akhir tahun anggaran 2026, Bupati Shalahuddin kembali memberikan penekanan (stressing) agar seluruh OPD tidak berpuas diri hanya dengan capaian angka penyerapan di atas kertas.
​”Saya tidak ingin pada akhir tahun kita hanya berbicara tentang berapa persen anggaran yang terserap.”
“Saya ingin kita dapat menunjukkan apa yang sudah dibangun, apa yang sudah diperbaiki, apa yang sudah diberikan kepada masyarakat, dan perubahan apa yang sudah dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Barito Utara,” ungkapnya.
Kepala Bapperida Kabupaten Barito Utara, Yaser Arafat, menyampaikan bahwa forum ini dirancang untuk mengukur kondisi objektif di lapangan.​
“Tujuan kegiatan yaitu untuk memperoleh gambaran kondisi riil pelaksanaan pembangunan Kabupaten Barito Utara Tahun 2026, baik dari aspek keuangan, fisik, maupun pencapaian kinerja,” ujar Yaser.
Guna memastikan instruksi Bupati berjalan linier hingga ke tingkat tapak, agenda rapat dilanjutkan dengan sesi paparan evaluasi sektor strategis yang dipimpin oleh Sekda Muhlis.
Diskusi berlangsung interaktif dengan keterlibatan aktif 9 Camat se-Kabupaten Barito Utara.
Masukan dari para camat dibutuhkan untuk menyelaraskan kebijakan dinas teknis dengan fakta dan kebutuhan riil masyarakat di tingkat kecamatan maupun desa.(man)
