SUDUT KALTENG, Jakarta – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kembali mengguncang panggung politik Tanah Air dengan langkah mengejutkan. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI secara resmi mengumumkan bakal menggelar ‘Pemilu Raya’ untuk memilih Ketua Umum baru, merombak pucuk pimpinan yang kini diduduki Kaesang Pangarep, putra bungsu Presiden RI Joko Widodo. Langkah ini menjadi sorotan tajam mengingat Kaesang belum genap dua tahun menjabat sebagai Ketua Umum, sebuah keputusan strategis yang memicu berbagai spekulasi politik.
Pemilu Raya yang digadang-gadang PSI ini bukan ajang biasa. Ketua Steering Committee Kongres PSI, Andy Budiman, menegaskan bahwa proses pemilihan kali ini akan mengadaptasi sistem pemilihan langsung ala Pemilu, namun dengan sentuhan teknologi digital. “Kami ingin membangun satu tradisi politik baru di mana para anggota PSI akan punya kesempatan untuk berpartisipasi secara langsung memilih ketua umum,” ujar Andy dalam konferensi pers yang menyedot perhatian publik, Selasa (13/05/2025). Sistem “satu anggota satu suara” melalui platform e-vote disebut sebagai terobosan politik modern yang membidik partisipasi maksimal dari basis anggota, sekaligus menepis kesan pemilihan hanya ditentukan oleh segelintir elite partai.
Analisis politik mencuat terkait strategi di balik penggantian Kaesang yang terkesan begitu cepat. Kepemimpinan Kaesang selama ini kerap diasosiasikan erat dengan citra ‘partai anak presiden’, sebuah label yang mungkin dirasa perlu dilunakkan pasca-Pemilu 2024. Apakah ini manuver PSI untuk menegaskan independensi dan meraup ceruk pemilih yang lebih luas, atau justru bagian dari strategi besar yang lebih tersembunyi, mungkin untuk mempersiapkan Kaesang mengemban tugas politik lain yang lebih besar di masa depan? Langkah ini bisa jadi taktik untuk meremajakan citra partai secara lebih fundamental dan menunjukkan kepada publik bahwa PSI adalah organisasi modern yang berani mendobrak tradisi pemilihan internal konvensional.
Lebih lanjut, Sekretaris Steering Committee Kongres PSI, Beny Papa, menjelaskan persyaratan bakal calon ketua umum yang relatif “ramah” dan terbuka. Setiap anggota PSI yang terdaftar dan memiliki kartu keanggotaan, tanpa terikat durasi lamanya bergabung dengan partai, bisa mendaftar. Mereka hanya butuh dukungan minimum dari pengurus di lima Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan 20 Dewan Pimpinan Daerah (DPD). Kemudahan persyaratan ini dilihat sebagai strategi untuk membuka pintu seluas-luasnya bagi kader potensial atau bahkan wajah baru untuk berkompetisi, sekaligus bisa menjadi taktik untuk memastikan munculnya kandidat-kandidat yang memang diinginkan atau memiliki grassroots yang kuat.
Proses menuju pemilihan ketua umum baru ini telah dimulai. Pendaftaran bakal calon Ketua Umum PSI dibuka sejak 13 Mei hingga 18 Juni 2025 di Basecamp DPP PSI. Pengumuman daftar bakal calon akan dilakukan pada 18 Juni, dilanjutkan periode kampanye yang intensif dari 19 Juni hingga 11 Juli 2025. Sementara itu, para anggota PSI yang ingin menggunakan hak suaranya diwajibkan mendaftar melalui website resmi partai untuk masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) hingga 3 Juli 2025. Puncak gelaran demokrasi internal ini akan berlangsung pada 12-19 Juli 2025 melalui proses pencoblosan online. Hasil Pemilu Raya yang sangat dinantikan ini rencananya akan diumumkan pada 19 Juli 2025 dalam gelaran Kongres PSI yang akan diselenggarakan di Solo, Jawa Tengah, sebuah lokasi yang juga tak lepas dari nuansa politik. Pemilu Raya PSI ini menjadi ujian taktik demokrasi internal partai di era digital, sekaligus manuver politik penting yang patut dicermati dampaknya terhadap peta perpolitikan nasional.
