Alasan Fraksi Aspirasi Rakyat Minta Pj Bupati Barito Utara Tunda Pelantikan Pejabat Eselon
SUDUT KALTENG, Muara Teweh – Ketua Fraksi Aspirasi Rakyat, Hasrat, mendesak Penjabat Bupati Barito Utara Indra Gunawan untuk menunda pelantikan pejabat eselon II, III, dan IV. Ia berujar, penundaan ini agar tidak menimbulkan masalah dalam transisi kepemimpinan, mengingat adanya bupati terpilih yang akan segera memulai tugasnya.
“Pelantikan pejabat struktural pada masa transisi ini berpotensi menimbulkan berbagai masalah,” ucap Hasrat dalam penjelasannya, Senin (22/9/2025).
Hasrat menjelaskan bahwa bupati terpilih merupakan hasil dari pesta demokrasi yang telah berlangsung dengan lancar. Kehadiran bupati terpilih memberikan harapan baru bagi masyarakat, yang telah memberikan mandat untuk perubahan positif.
Katanya, dalam sistem demokrasi yang sehat, bupati terpilih memiliki hak untuk menyusun kebijakan dan memilih pejabat yang mendukung visi dan misinya.
“Oleh karena itu, penting bagi pejabat yang dilantik untuk sinkron dengan kepemimpinan baru agar program pemerintahan dapat berjalan efektif,” kata anggota DPRD Barito Utara dapil II.
Hasrat mengungkapkan beberapa potensi masalah yang dapat muncul jika pelantikan tetap dilakukan di masa transisi, antara lain pejabat yang dilantik mungkin tidak sejalan dengan arah kebijakan bupati terpilih, yang dapat menghambat koordinasi dan memperlambat pencapaian program.
“Jika pelantikan dilakukan sekarang, bupati terpilih mungkin perlu mengevaluasi dan merombak pejabat yang baru dilantik, yang akan membuang waktu, energi, dan anggaran,” terangnya.
Menurut Hasrat, pelantikan di akhir masa jabatan penjabat bupati bisa menimbulkan persepsi negatif terkait kepentingan tertentu di balik pengisian jabatan.
“Masyarakat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa merasa tidak puas jika pelantikan dianggap tidak sesuai dengan harapan dan aspirasi mereka, yang dapat menurunkan semangat kerja,” jelas dia.
Dalam aspek etika pemerintahan, Hasrat menegaskan kebijakan yang bijaksana penting dalam masa transisi.
“Menunda pelantikan pejabat eselon II, III, dan IV akan menunjukkan sikap kenegarawanan dan penghormatan terhadap legitimasi politik dari rakyat,” ungkap politisi senior PAN tersebut.
Kebijakan ini, kata dia, akan menjaga stabilitas dan memberi ruang bagi bupati terpilih untuk menyusun formasi pejabat yang sesuai dengan kebutuhan pemerintahan baru.
Hasrat menyebutkan beberapa manfaat signifikan dari penundaan pelantikan pejabat, antara lain memberikan ruang bagi bupati terpilih untuk menentukan formasi pejabat yang tepat mendukung visi dan misi pembangunan.
Kemudian menciptakan birokrasi yang lebih harmonis, karena pejabat yang dilantik akan sesuai dengan kebutuhan kepemimpinan baru. Menumbuhkan kepercayaan masyarakat bahwa proses transisi berjalan transparan dan menghormati mandat rakyat.
“Juga menghindari gesekan internal di kalangan ASN dan masyarakat akibat persepsi negatif terkait pelantikan,” ujarnya.
“Kami yakin penundaan pelantikan adalah langkah terbaik demi menjaga kelancaran pemerintahan dan memberikan kesempatan kepada bupati terpilih untuk membentuk jajaran birokrasi yang solid,” tambah Hasrat.
Pj Bupati Barito Utara, Indra Gunawan, menyatakan bahwa belum ada rencana pelantikan karena laporan dari panitia pelantikan belum diterima. “Saya belum dapat laporan dari panitia,” ujar dia kepada awak media.
Ketika ditanya apakah pelantikan akan dilakukan oleh penjabat atau bupati terpilih?
“Nggak masalah. Sama saja, sama-sama bupati. Tugas dan wewenangnya sama. Nanti kami konsultasikan,” kata Pj Bupati.(man)
