SUDUT KALTENG, Muara Teweh – Keberhasilan Pemkab Barito Utara dalam melampaui target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun Anggaran 2024 mendapat pujian sekaligus kritik dari Fraksi Karya Indonesia Raya (KIR) DPRD Barito Utara.
Fraksi KIR meminta agar tingginya PAD harus diimbangi dengan efektivitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kualitas pembangunan.
Pemandangan umum Fraksi KIR terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 disampaikan juru bicaranya, Hj. Sri Neny Trianawati, dalam Rapat Paripurna, Senin (8/9/2025).
Dalam pandangannya, Fraksi KIR secara khusus memberikan apresiasi atas capaian PAD 2024 yang mencapai 102 persen dari target yang ditetapkan.
“Realisasi PAD yang meningkat signifikan ini patut diapresiasi. Namun yang lebih penting, pemerintah daerah harus mampu menjaga tren positif ini dan mengelolanya secara maksimal demi kesejahteraan masyarakat Barito Utara,” ucap Legislator Golkar itu.
Namun, di balik pujianya, Fraksi KIR menyampaikan catatan terkait realisasi program di lapangan. Sri Neny menilai bahwa masih ada sejumlah program OPD yang belum berjalan optimal, menunjukkan adanya kesenjangan antara peningkatan pendapatan dan kualitas implementasi program.
“Kami harap agar capaian PAD yang meningkat ini benar-benar berbanding lurus dengan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah,” tegasnya, menuntut adanya perbaikan kinerja OPD secara menyeluruh.
Fraksi KIR turut menyoroti aspek belanja daerah. Fraksi ini mendesak pemerintah daerah untuk lebih cermat dalam mengendalikan belanja serta memastikan bahwa kegiatan yang diprioritaskan adalah yang benar-benar menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat.
Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah ditekankan sebagai kunci untuk menjaga kepercayaan publik dan menjamin efisiensi anggaran.
Menutup pandangannya, Fraksi KIR menyatakan kesiapan untuk segera membahas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 pada rapat gabungan bersama pihak eksekutif.
Mereka berharap pembahasan ini menjadi pijakan untuk pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik, transparan, dan berdampak nyata bagi masyarakat.(man)
