SUDUT KALTENG, Banjarbaru – Arus protes terhadap carut-marut distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kalimantan Selatan mencapai puncaknya. Ratusan sopir angkutan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kalsel, Rabu (13/5/2026).
Dikutip dari Banjarbaruklik, massa tidak hanya menuntut perbaikan distribusi, tetapi juga mendesak Pemerintah Provinsi segera menetapkan status “Kalsel Darurat BBM”.
Hal ini menyusul lemahnya pengawasan yang memicu praktik mafia dan pungutan liar (pungli) di lapangan.
Dalam orasi dan tuntutan tertulisnya, massa meminta Gubernur Kalsel mengambil langkah konkret untuk membenahi distribusi Biosolar.
Mereka juga mendesak Kapolda Kalsel membentuk Satuan Tugas (Satgas) Khusus untuk memberantas mafia BBM yang diduga bermain di balik layar.
Tak hanya itu, massa turut mendesak Pertamina menambah pasokan Biosolar untuk wilayah Kalsel, menindak praktik pelangsiran BBM subsidi ke wilayah Kalteng dan Kaltim.
Dan mereka meminta tindakan tegas terhadap oknum aparat yang diduga membekingi mafia BBM, serta pencabutan izin usaha bagi SPBU yang terbukti bekerja sama dengan pelangsir.
Masih mengutip sumber yang sama, kondisi ini diungkapkan oleh salah satu sopir, Amang Acuy. Ia membeberkan fakta lapangan yang menyiksa para pekerja angkutan. Selain harus mengantre dari malam hingga sore hari, mereka juga dihadapkan pada pungli yang mencekik.
​“Sakit, susah. Masuk ke POM saja kita ditarik iuran sama preman Rp250 ribu sampai Rp300 ribu per unit. Kalau beli di luar lebih mahal, padahal kami setiap hari mengangkut pasir,” ungkapnya.
​Ia menambahkan, pembatasan kuota (60 liter untuk pelat hitam dan 80 liter untuk pelat kuning) kian membuat pendapatan sopir habis hanya untuk biaya operasional.
Koordinator aksi, Aliansyah, memberikan kritik kepada aparat penegak hukum yang dinilai menutup mata terhadap lokasi penimbunan.
​”Kalau aparat bertanya di mana lokasi penimbunan, itu terlalu bodoh. Karena pelaku-pelaku itu selalu berkoordinasi dengan mereka,” tegasnya.
Pihaknya memberikan ultimatum keras kepada pemangku kebijakan. Jika dalam waktu satu minggu tidak ada tindakan nyata, Aliansyah mendesak para pejabat terkait untuk mengundurkan diri dari jabatannya.
Usai menemui massa aksi, Sekda Kalsel Muhammad Syarifuddin menyatakan bahwa pihaknya akan segera mengambil langkah-langkah untuk mengatasi kelangkaan BBM.
“Kita juga akan membentuk satgas dengan semua elemen yang ada dan mudah-mudahan kelangkaan itu tidak ada lagi,” ungkapnya.
Saat ditanya mengenai waktu pembentukan, ia menegaskan akan dilakukan secepatnya sesuai kesepakatan bersama.
“Secepatnya itu, tadi kami sudah sepakat,” terangnya. (***)
