SUDUT KALTENG, Jakarta – Bupati Barito Utara, H. Salahuddin, memimpin langsung Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (13/5/2026).
Alih-alih sekadar pertemuan rutin, koordinasi ini menjadi ajang kesiapan bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Utara dalam mengimplementasikan Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP).
Program ini dirancang guna memastikan seluruh lini administrasi di daerah berjalan sesuai regulasi dan bebas dari praktik penyimpangan.
Pembahasan difokuskan pada sinkronisasi dan penataan beberapa sektor vital, di antaranya Pokir DPRD, Pengadaan Barang dan Jasa, Tata Kelolah Hibah dan Bansos.
​“Keterbukaan menjadi langkah awal yang berani untuk melakukan transformasi sistem secara berkelanjutan,” kata H. Salahuddin di hadapan tim KPK.
Salahuddin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK beserta jajaran yang telah memberikan arahan serta penguatan bagi aparatur daerah.
​“Atas nama Pemerintah Kabupaten Barito Utara, saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada tim KPK yang berkenan memberikan pendampingan dan masukan konstruktif,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa Pemkab Barito Utara berkomitmen penuh untuk terus melakukan pembenahan sistem, memperkuat pengawasan internal, serta membangun budaya kerja yang menjunjung tinggi nilai-nilai integritas.
Langkah proaktif ini mendapat dukungan penuh dari Ketua dan Anggota DPRD serta jajaran kepala perangkat daerah yang turut hadir. Sinergi antara eksekutif dan legislatif ini diharapkan mampu meminimalisir potensi penyimpangan anggaran. (man)
