SUDUT KALTENG, Muara Teweh – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara menegaskan kembali komitmennya dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Anggota DPRD, Jamilah, menilai bahwa upaya perlindungan ini merupakan tanggung jawab kolektif yang mendesak.
”Ini persoalan serius yang membutuhkan perhatian dan tindakan nyata dari seluruh pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun individu,” katanya.
Dalam perannya sebagai wakil rakyat, Jamilah menekankan pentingnya peran legislatif dalam pengawasan serta penguatan kebijakan yang berpihak kepada perlindungan korban.
Legislator dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Barito Utara ini menyatakan hak-hak kelompok rentan ini harus terjamin secara hukum dan sosial.
“Kita ingin hak-hak perempuan dan anak terjamin, serta setiap bentuk kekerasan dapat dicegah dan ditangani secara serius,” tutur perempuan berjilbab itu.
Jamilah mendorong Pemerintah Daerah melalui dinas terkait agar melakukan edukasi, sosialisasi dan pelaporan kasus sebagai bentuk komitmen.
“Perlindungan terhadap perempuan dan anak adalah tanggung jawab bersama yang harus diupayakan oleh semua elemen masyarakat,” pungkas dia. (man)
