DPRD Barito UtaraLegislatif

DPRD Barito Utara Dukung Penuh Rakor KPK untuk Tata Kelola Pemerintahan Bebas Korupsi

Muara Teweh – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI wilayah III menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) kepala daerah untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi. Kegiatan yang berlangsung di Jogya Expo Center ini melibatkan sejumlah provinsi, yaitu DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan, Rabu (19/3/2025).

Ketua DPRD Barito Utara, Ir. Hj. Mery Rukaini M. IP, bersama Pj. Bupati Barito Utara, Drs. Muhlis, dan Pj. Sekretaris Daerah Barito Utara, Drs. Jufriansyah M. IP, turut hadir sebagai bagian dari delegasi Barito Utara. Kegiatan ini juga dihadiri oleh seluruh Gubernur, Bupati/Wali Kota, Ketua DPRD, dan Sekretaris daerah (Sekda) Kabupaten/kota wilayah kerja Direktorat Koordinator Sub Wilayah III KPK RI.

Ketua KPK, Setyo Budianto, menekankan pentingnya perhatian daerah dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Ia juga mengingatkan para kepala daerah untuk selalu waspada terhadap potensi korupsi yang dapat terjadi dalam pemerintahan.

Setyo mengungkapkan beberapa kasus yang tengah ditangani oleh KPK untuk memberikan pembelajaran bagi daerah dalam menjalankan tugas pemerintahan dengan lebih transparan dan akuntabel.

Setyo Budianto juga menegaskan komitmen KPK dalam meningkatkan kepercayaan publik dengan memperkuat integritas pemerintah daerah.

“Setiap langkah kecil melawan korupsi adalah langkah besar untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat,” ujarnya.

Ketua DPRD Barito Utara, Hj. Mery Rukaini, menyampaikan apresiasi terhadap penyelenggara kegiatan tersebut. Ia mengungkapkan bahwa arahan yang disampaikan oleh Ketua KPK sangat penting untuk memperkuat komitmen daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.

“Sebagai pimpinan lembaga legislatif di Barito Utara, saya berkomitmen untuk bekerja sama dengan eksekutif dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan bebas dari praktik korupsi,” ungkap Mery.

DPRD Barito Utara akan terus mendukung upaya pemerintah daerah dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui kerja sama antara eksekutif dan legislatif, diharapkan Barito Utara dapat menjadi contoh daerah yang berhasil menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan bebas korupsi. (fit)

Back to top button