SUDUT KALTENG, Muara Teweh – Fraksi PKB menyampaikan pandangan umum terhadap Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna II masa sidang I DPRD Barito Utara, Jumat (21/11/2025).
Fraksi PKB mencermati struktur pendapatan daerah yang dinilai masih sangat bergantung pada dana transfer pusat. Oleh karena itu, fraksi mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi pajak, peningkatan tata kelola, serta penertiban potensi pendapatan di sektor pertambangan, perkebunan, dan jasa.
“Ekstensifikasi pajak harus selektif dan tidak membebani UMKM,” jelas juru bicara Suhendra, yang didampingi Ketua H. Al Hadi dan Sekretaris H. Nurul Anwar.
Fraksi partai besutan Gus Ijin itu mengingatkan pemerintah daerah agar bersiap menghadapi potensi penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) tambang di masa depan. PKB juga menyoroti persoalan defisit anggaran sebesar Rp117.702.692.571 yang harus ditangani secara realistis dan bertanggung jawab.
“Defisit tidak boleh membebani fiskal jangka panjang dan hanya layak untuk program produktif seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan penguatan ekonomi kerakyatan,” ucap Suhendra.(iis)
