Fraksi PKB Sampaikan Rekomendasi Strategis untuk Perbaikan Kinerja Pemkab Barito Utara
SUDUT KALTENG, Muara Teweh– Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Barito Utara menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis guna mendorong perbaikan kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Utara, khususnya dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Penyampaian rekomendasi tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Barito Utara, Rabu (10/9/2025), yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Anggota DPRD Barito Utara dari Fraksi PKB, H. Nurul Anwar, menegaskan bahwa masukan tersebut bertujuan agar tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah menjadi lebih efektif, efisien, serta akuntabel.
“Penting untuk memperkuat koordinasi dengan DPRD agar setiap kebijakan belanja daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” jelas H. Nurul Anwar.
Fraksi PKB juga mendesak pemerintah daerah untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam batas waktu yang telah ditentukan. Langkah ini dinilai krusial dalam menjaga integritas pengelolaan keuangan daerah.
Dalam pandangannya, Fraksi PKB juga menekankan perlunya inovasi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, mereka mendorong perluasan basis pajak dan retribusi daerah serta peningkatan pengawasan.
“Peningkatan PAD bisa dilakukan melalui inovasi, pengawasan ketat, dan perluasan basis pajak atau retribusi daerah,” ujarnya.
Tak hanya itu, Fraksi PKB juga menyoroti perlunya pemerataan pembangunan. Mereka meminta agar pembangunan tidak hanya terfokus di wilayah perkotaan.
“Pembangunan harus difokuskan pada wilayah pedesaan dan perbatasan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara merata,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Fraksi PKB juga meminta percepatan dalam proses pengadaan barang dan jasa agar pelaksanaan program tidak mengalami keterlambatan. Salah satu solusi yang diusulkan adalah peningkatan jumlah SDM di bidang perencanaan atau melibatkan tim konsultan sejak awal proses perencanaan.
“Proses lelang harus dipercepat dengan menambah jumlah SDM di Bidang Perencanaan atau melibatkan tim konsultan perencanaan sejak awal,” terangnya dari Fraksi PKB.
Selain itu, Fraksi PKB juga memberikan perhatian pada pentingnya transformasi digital di lingkungan birokrasi demi mendorong reformasi dan peningkatan layanan publik.
“Mendorong percepatan reformasi birokrasi dan pelayanan publik berbasis digital untuk efisiensi dan transparansi,” ungkapnya.
Meski menyampaikan sejumlah catatan dan kritik konstruktif, Fraksi PKB tetap menyatakan dukungannya terhadap pengesahan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 menjadi Peraturan Daerah.
“Keputusan ini diambil demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Barito Utara,” pungkas H. Nurul Anwar. (iis)
