Muara Teweh – Ketua Komisi III DPRD Barito Utara, H Tajeri, mengupayakan untuk terus memperjuangkan nasib tenaga honorer di wilayahnya, meski sudah beberapa kali masalah ini disampaikan kepada pemerintah pusat tanpa hasil yang memuaskan.
Tajeri menyampaikan meskipun pihaknya telah berusaha mengusulkan hal ini, hasil yang didapatkan masih terbatas.
“Meskipun sudah beberapa kali disampaikan ke pusat, hasilnya begitu-begitu saja,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di DPRD Barito Utara, Senin (10/2/2025).
Menurut Tajeri, masalah yang dihadapi bukan terletak pada anggaran penggajian yang sudah cukup, melainkan pada regulasi yang melarang pengangkatan tenaga honorer.
Ia juga menyebut pusat telah mengeluarkan kebijakan sejak September 2023, yang menyatakan tidak ada lagi pengangkatan tenaga honorer di seluruh Indonesia.
Namun, politisi dari Partai Gerindra ini menyoroti Kabupaten Barito Utara tetap melanjutkan pengangkatan tenaga honorer meski sudah ada peringatan dari pemerintah pusat.
“Barito Utara ini memang dikenal sebagai kabupaten yang ‘mucil’ atau ngeyel, tetap saja mengangkat tenaga honorer meskipun sudah diingatkan tidak boleh ada pengangkatan honorer,” katanya.
Tajeri pun menambahkan meskipun ada kebijakan yang melarang pengangkatan tenaga honorer, sering kali yang diangkat adalah mereka yang memiliki kedekatan politik atau berasal dari tim sukses.
Hal ini menjadi salah satu tantangan yang dihadapi dalam penataan tenaga honorer di daerah ini.
Meski begitu, ia tetap berharap hasil dari RDP ini bisa menghasilkan keputusan yang diinginkan, dan DPRD akan tetap berjuang agar kebijakan yang lebih baik untuk tenaga honorer bisa segera terwujud.
“Kami akan siap terus memperjuangkan nasib tenaga honorer, semoga apa yang kami rumuskan dalam rapat ini bisa memberikan hasil yang positif,” tutupnya.(isk)
