
Legislator Ini Prihatin Nasib Tenaga Honorer di Barito Utara, Perlu Solusi dari Pemerintah Pusat
Muara Teweh – Anggota DPRD Barito Utara, H Hasrat, menyampaikan keprihatinannya terhadap nasib tenaga honorer R2 dan R3 yang masih terkatung-katung dan belum mendapatkan kejelasan mengenai status kepegawaian mereka.
Menurut dia, banyak tenaga honorer yang berharap agar DPRD dan Pemkab dapat memberikan solusi, dan membawa masalah ini ke Kementerian Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat.
Hal ini disampaikan oleh Hasrat saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang membahas percepatan penataan tenaga honorer R2 dan R3 di Barito Utara, yang dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Barito Utara, Hj Henny Rosgiaty Rusli, di ruang rapat DPRD, Senin (10/2/2025).
“Kami sangat prihatin terhadap ketidakjelasan nasib tenaga honorer R2 dan R3 yang masih terkatung-katung,” ungkapnya.
Lebih lanjut, legislator PAN ini menjelaskan meskipun permasalahan ini sudah dibahas dengan BKN dan Kemenpan-RB, namun jawabannya selalu sama, yaitu berkaitan dengan undang-undang yang berlaku.
Dia mengimbau agar Pemkab Barito Utara dapat mengevaluasi kembali aspirasi yang disampaikan oleh tenaga honorer serta mengevaluasi formasi yang disiapkan oleh Pemda.
Menurutnya, jumlah formasi yang dibuka oleh Pemkab sangat terbatas, sehingga peluang tenaga honorer untuk lulus menjadi sangat kecil, dan banyak yang tereliminasi.
Selain itu, anggota dewan dari DAPIL II ini juga menyoroti masalah transparansi data tenaga honorer di Barito Utara.
Dia mengungkapkan adanya temuan mengenai penggunaan Dapodik orang lain oleh beberapa tenaga honorer yang baru bekerja kurang dari dua tahun.
“Jangan ada lagi hal seperti ini yang merugikan pihak lain,” tegasnya.(isk)