SUDUT KALTENG, Muara Teweh – Program kerja Bupati Barito Utara terpilih untuk tahun 2026 dikhawatirkan akan terancam. Kekhawatiran ini disuarakan oleh Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Barito Utara menyusul penurunan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat ke Daerah.
Kepada Anggota DPR RI fraksi PKB Hj. Ratna Juwitasari, Sekretaris Fraksi PKB DPRD Barito Utraa, H. Nurul Anwar, mengungkapkan bahwa penurunan ini berpotensi besar menghambat realisasi program pembangunan di Barito Utara.
Nurul Anwar menyoroti kondisi APBD 2026 yang kian sulit. Dari total Rp 1,6 Triliun APBD, sebanyak Rp 1 Triliun telah terserap untuk belanja pegawai pasca penerimaan lebih dari 1.000 PNS.
“Sisa APBD hanya Rp 600 miliar. Angka ini yang harus diotak-atik untuk belanja modal, barang dan jasa, operasi, plus program bupati,” jelasnya.
Nurul Anwar, berharap advokasi ke tingkat nasional ini dapat menghasilkan solusi dan mengancam keberlanjutan program bupati terpilih.
“Program 100 hari kerja mungkin masih bisa diselamatkan di APBD Perubahan, tetapi di 2026, akan terhambat karena keterbatasan anggaran,” ujarnya.(iis)
