Pemkab Barito Utara

Keterlambatan APBD Berimbas pada Lambatnya Program Sektor Ketahanan Pangan

Muara Teweh – Pemerintah Kabupaten Barito Utara mengikuti entry meeting spending review sektor ketahanan pangan secara virtual bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah di aula Inspektorat, Rabu (4/9/2024).

Rapat koordinasi ini bertujuan untuk mengevaluasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pembangunan sektor ketahanan pangan pada tahun anggaran 2024.

Inspektur Barito Utara, H. Rahmad Muratni, menyatakan bahwa hal ini merupakan bagian dari penugasan, dia menjelaskan dalam penugasan penyerapan anggaran ini, kami ditugaskan untuk melakukan evaluasi, khususnya pada sektor-sektor yang memiliki fokus utama pada ketahanan pangan. Tujuannya adalah untuk mengukur sejauh mana intervensi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam sektor tersebut.

Salah satu perwakilan dari tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan aspek yang kami tinjau adalah seberapa besar dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program ketahanan pangan yang berasal dari pemerintah pusat. Terkait penyerapan anggaran, berapa pesen realisasi yang telah dicapai untuk sektor ini.

Pj Sekretaris Daerah, Drs. Jufriansyah, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada pemerintah pusat, khususnya mengenai penyerapan anggaran pada sektor ketahanan pangan.

“Salah satu kendala yang dihadapi tahun ini adalah keterlambatan dalam penyerapan anggaran. Hal ini disebabkan oleh keterlambatan dalam pengesahan APBD, yang berdampak pada tertundanya pelaksanaan berbagai program kegiatan. Padahal, sektor ketahanan pangan merupakan salah satu program prioritas pemerintah pusat yang sangat penting dalam upaya penanganan inflasi, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya.

Dihari yang sama, Pj Bupati Barito Utara melakukan pemantauan harga bahan pokok sembako di Kabupaten Barito Utara sebagai upaya pengendalian inflasi.

“Hasil pemantauan ini akan menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah untuk mendukung program pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas harga,” ujar Jufri. (fit)

Back to top button