Muara Teweh – Seleksi Kompetensi PPPK Tahap II di Kabupaten Barito Utara telah dilaksanakan. Kegiatan yang diikuti oleh 924 peserta ini berlangsung selama lima hari, mulai tanggal 6 hingga 10 April 2025 di Kantor BKPSDM Barito Utara.
“Hari ini kita telah selesai melaksanakan tahapan seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap II Tahun 2024, yang berjalan dengan lancar, tertib dan alhamdulillah tanpa kendala sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan,” kata Pj Bupati Barito Utara, Drs. Muhlis.
Muhlis menambahkan bahwa seleksi ini merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam menata tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintahan.
“Melalui seleksi ini, sebanyak 924 tenaga non-ASN Barito Utara yang terdata di Badan Kepegawaian Negara (BKN), akan mengisi formasi di berbagai satuan kerja daerah kita,” ungkapnya.
Kepala BKPSDM Barito Utara, Hj. Sri Hartati, menjelaskan bahwa peserta seleksi berasal dari berbagai formasi tenaga teknis yang dibutuhkan instansi daerah. Proses seleksi dilakukan berdasarkan surat edaran resmi dari BKN yang mengatur jadwal dan teknis pelaksanaan.
“Pemkab Barito Utara berharap rekrutmen ini menghasilkan tenaga profesional yang mampu menjawab tantangan pelayanan publik yang semakin kompleks,” terangnya.
Sementara itu, Koordinator Seleksi Kompetensi PPPK dari BKN, Ari Wibawa, menyatakan bahwa seluruh proses tes di Barito Utara berjalan dengan baik dan sesuai regulasi.
“Tahapan pelaksanaan tes PPPK Tahap II Kabupaten Barito Utara berjalan dengan baik dan lancar, serta dilaksanakan sesuai dengan aturan dan tahapan yang berlaku,” ungkap dia.
Tahapan seleksi ditutup secara resmi dengan penyerahan berita acara pelaksanaan seleksi oleh pihak BKN kepada perwakilan pemerintah daerah, yakni Kepala BKPSDM Barito Utara.
Ketua Panitia Pelaksana yang juga Pj Sekda Barito Utara, Drs. Jufriansyah, menekankan integritas dan transparansi selama proses seleksi.
“Pelaksanaan seleksi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam merekrut tenaga profesional guna memperkuat pelayanan publik di daerah, khususnya Kabupaten Barito Utara. Kami selalu berkomitmen menjaga proses seleksi ini agar tetap objektif dan bebas dari intervensi,” ucapnya.(iis)
