SUDUTKALTENG, Jakarta – DPR RI memastikan masyarakat miskin dan rentan tetap memperoleh layanan kesehatan melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Langkah ini diambil menyusul banyaknya keluhan publik terkait penonaktifan kepesertaan secara mendadak.
Kepastian itu merupakan hasil rapat DPR yang memanggil lintas kementerian dan lembaga dalam rapat konsultasi bersama pemerintah. Fokus utamanya adalah memperbaiki ekosistem tata kelola Jaminan Sosial Kesehatan Nasional (JKN).
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan dalam rapat tersebut telah disepakati bahwa layanan kesehatan bagi peserta PBI akan tetap berjalan normal selama tiga bulan ke depan.
“DPR dan pemerintah sepakat, dalam jangka waktu tiga bulan ke depan, semua layanan kesehatan tetap dilayani dan PBI-nya dibayarkan pemerintah,” kata Dasco.
Selama masa transisi ini, DPR mendesak pemerintah untuk melakukan pembenahan data kepesertaan secara menyeluruh guna menghindari kendala administratif bagi warga yang membutuhkan.
Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, DPR dan pemerintah menugaskan beberapa instansi terkait untuk melakukan validasi ulang, antara lain Kementerian SosialPemerintah DaerahBadan Pusat Statistik (BPS)BPJS Kesehatan.
Langkah pemutakhiran data desil dengan data pembanding terbaru ini dianggap krusial. Tujuannya adalah meminimalisir kesalahan inklusi (orang mampu yang terdata) maupun eksklusi (orang miskin yang tidak terdata).
Selain urusan data, Dasco menekankan pentingnya transparansi informasi dari pihak BPJS Kesehatan. Ia meminta BPJS Kesehatan lebih proaktif memberikan notifikasi kepada masyarakat jika terjadi perubahan status kepesertaan.
“BPJS Kesehatan harus aktif memberikan pemberitahuan kepada peserta apabila terjadi perubahan status kepesertaan,” tegas Legislator Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Hal ini bertujuan agar masyarakat tidak mendadak kehilangan hak layanan kesehatan saat sedang berada di fasilitas medis tanpa penjelasan yang memadai.(***)
