SUDUT KALTENG, Muara Teweh – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di DPRD Kabupaten Barito Utara memberikan catatan kritis terkait Rancangan Peraturan Daerah (Perda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024, pada rapat paripurna DPRD, Rabu (10/9/2025).
“Meskipun menyatakan dapat menerima Raperda tersebut untuk disahkan, Fraksi PKB menyoroti sejumlah isu penting yang harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah,” jelas H. Nurul Anwar anggota DPRD dari fraksi PKB.
Dalam pandangan akhir fraksinya, DPRD Kabupaten Barito Utara memberikan apresiasi kepada Pj. Bupati beserta jajaran perangkat daerah atas penyampaian Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Penyusunan dokumen ini merupakan bagian penting dari siklus tata kelola keuangan daerah, serta sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat melalui DPRD.
Namun, setelah mencermati berbagai dokumen dan pembahasan, Fraksi PKB menyampaikan lima catatan utama:
- Penurunan Opini BPK: Fraksi PKB menyoroti penurunan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Penurunan ini dinilai sebagai isu serius, terutama karena adanya belanja tanpa persetujuan DPRD sebesar Rp76 miliar dan ketidaksesuaian pelaksanaan paket pekerjaan senilai Rp5,04 miliar.
- Capaian PAD Belum Maksimal: Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum tercapai secara optimal. Oleh karena itu, Fraksi PKB mendorong pemerintah untuk mencari terobosan baru dalam mengelola potensi daerah, khususnya di sektor pertambangan, perkebunan, dan jasa.
- Pemerataan Pembangunan Infrastruktur: Pemerataan pembangunan, terutama di wilayah pedalaman dan desa terpencil, masih menjadi tantangan yang harus diatasi. Fraksi PKB menekankan pentingnya pembangunan yang merata untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- Kualitas Pelayanan Publik: Pelayanan publik di sektor kesehatan dan pendidikan masih memerlukan perbaikan. Fraksi PKB merekomendasikan penambahan dokter spesialis, peningkatan layanan di RSUD Muara Teweh, serta pemerataan tenaga guru dan sarana prasarana sekolah.
- Proses Lelang yang Terlambat: Proses lelang yang sering terlambat menjadi masalah kronis. Keterlambatan ini menyebabkan berkurangnya waktu pelaksanaan proyek, bahkan sering kali menyebabkan lelang gagal. Akibatnya, target pembangunan tidak tercapai dan menyisakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang signifikan. (iis)
