KUALA KURUN – DPRD Kabupaten Gunung Mas memberikan catatan khusus terhadap besarnya porsi belanja pegawai setelah dilakukan penyesuaian formasi Aparatur Sipil Negara (ASN). Kondisi tersebut dinilai perlu diikuti dengan kebijakan penataan dan distribusi pegawai yang lebih efektif agar keberadaan ASN benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Gunung Mas, Nomi Aprilia, saat menyampaikan laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Gunung Mas terhadap hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Menurutnya, meningkatnya kebutuhan anggaran untuk belanja pegawai harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan langkah-langkah strategis dalam mendistribusikan pegawai secara merata, termasuk ke wilayah pelosok kecamatan dan kelurahan yang masih membutuhkan tenaga pelayanan.
“Penyesuaian formasi ASN harus diikuti dengan penataan distribusi pegawai yang tepat. Jangan sampai terjadi penumpukan pegawai di wilayah tertentu, sementara daerah pelosok masih mengalami kekurangan tenaga pelayanan,” ujarnya, Kamis 27 Agustus 2026.
Selain pemerataan, DPRD juga mendorong pemerintah daerah memperkuat penerapan disiplin ASN, khususnya terkait kehadiran dan pelaksanaan tugas.
“Aturan disiplin harus ditegakkan secara konsisten dan tanpa tebang pilih untuk membangun budaya kerja aparatur yang profesional, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat,”bebernya.
Dia juga menekankan pentingnya penertiban administrasi perizinan dan tugas belajar bagi pegawai. Seluruh proses administrasi tersebut diharapkan diselesaikan terlebih dahulu sebelum masa perkuliahan dimulai.
Hal ini penting untuk menghindari persoalan administratif sekaligus memastikan pelaksanaan tugas kedinasan tetap berjalan dengan baik.
Ia menegaskan, penataan ASN bukan hanya berkaitan dengan jumlah dan formasi, tetapi juga memastikan setiap pegawai ditempatkan sesuai kebutuhan organisasi serta kondisi di lapangan.
Dengan demikian, besarnya alokasi belanja pegawai diharapkan memberikan dampak yang sepadan terhadap peningkatan kinerja pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.
Pada kesempatan ini dia berharap berbagai catatan tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah dalam pelaksanaan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026.
Penataan sumber daya aparatur yang lebih baik dinilai penting untuk memperkuat efektivitas pemerintahan sekaligus memastikan masyarakat di seluruh wilayah Gunung Mas memperoleh pelayanan yang merata dan optimal.
“Yang kita harapkan adalah belanja pegawai yang besar benar-benar berbanding lurus dengan peningkatan kinerja aparatur dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Penataan, pemerataan, disiplin, serta tertib administrasi harus menjadi perhatian bersama,” tutupnya. (As)
