SUDUT KALTENG, Kuala Kurun – Anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas, Iceu Purnamasari, menegaskan keberhasilan Program Tambun Bungai sangat ditentukan oleh sinergi seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, DPRD, tokoh masyarakat, hingga masyarakat di tingkat bawah.
“Ini bukan kerja satu-dua pihak. Ini adalah gerakan kolektif. Kalau kita kompak, saya yakin Program Tambun Bungai akan menjadi tonggak kemajuan daerah yang bisa dibanggakan,” kata Iceu, Senin (25/8/2025).
Ia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bergerak seirama dalam satu tujuan, yakni menyukseskan Program Tambun Bungai. “OPD tidak boleh lagi bekerja dengan pola lama yang terpisah-pisah. Semuanya harus bergerak dengan denyut yang sama, sesuai arah dan semangat program ini,” tegasnya.
Program Tambun Bungai menjadi branding utama Pemkab Gunung Mas periode 2025–2030 dirancang secara komprehensif dan terbagi dalam lima pilar utama.
Tambun Bungai Maju
Pembangunan infrastruktur terintegrasi dan berkelanjutan, seperti peningkatan jalan kabupaten, penyelesaian Jembatan Sepang Simin–Sepang Kota, penyediaan rumah layak huni, air bersih, listrik desa, jaringan telekomunikasi, hingga peningkatan runway Bandar Udara Kuala Kurun.
Tambun Bungai Sehat
Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat melalui Universal Health Coverage (UHC), pemeriksaan kesehatan gratis, penurunan stunting, program satu desa satu ambulans, serta peningkatan fasilitas layanan kesehatan.
Tambun Bungai Cerdas
Penguatan SDM dengan PAUD, SD, dan SMP gratis, beasiswa bagi siswa tidak mampu, makanan bergizi gratis, penguatan Sekolah Rakyat (SR), peningkatan kompetensi guru, serta penguatan literasi dan numerasi.
Tambun Bungai Mandiri
Penguatan ekonomi daerah melalui optimalisasi PAD, pembangunan kebun sawit plasma masyarakat, pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), peningkatan produksi pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, serta pembinaan koperasi merah putih di 127 desa dan kelurahan.
Tambun Bungai Bermartabat
Pelestarian budaya dan identitas lokal, melalui Napak Tilas Perdamaian Tumbang Anoi setiap dua tahun, penguatan kelembagaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), tata kelola hutan adat, serta peningkatan kapasitas Damang dan Mantir adat. (ns)
