Ketua DPRD Gumas Minta Pemda Maksimalkan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Saat Musim Kemarau
KUALA KURUN – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas, Binartha, meminta pemerintah daerah memaksimalkan pemeliharaan fungsional jalan dan jembatan secara swakelola, khususnya saat musim kemarau.
Menurutnya, kondisi cuaca pada musim kemarau menjadi momentum yang tepat untuk mempercepat berbagai pekerjaan pemeliharaan infrastruktur dasar. Cuaca yang relatif mendukung diharapkan dapat dimanfaatkan untuk menangani kerusakan jalan maupun jembatan secara optimal.
“Pemeliharaan fungsional jalan dan jembatan harus dimaksimalkan saat musim kemarau. Pemerintah daerah perlu memanfaatkan kondisi cuaca ini untuk mempercepat pekerjaan di lapangan,” ujarnya, Kamis, 4 September 2026.
Ia menilai, pemeliharaan secara swakelola dapat menjadi langkah strategis untuk menangani kerusakan ringan hingga sedang dengan lebih cepat. Terutama pada ruas jalan yang menjadi akses utama masyarakat serta jalur penghubung antarkecamatan dan desa.
Selain mendorong percepatan pemeliharaan infrastruktur, Binartha juga meminta pemerintah daerah memperketat pengawasan terhadap kendaraan angkutan milik perusahaan perkebunan dan kehutanan.
Pengawasan tersebut dinilai penting untuk memastikan kendaraan tidak mengangkut muatan melebihi kapasitas yang mampu ditanggung oleh jalan kabupaten.
“Jangan sampai jalan yang sudah diperbaiki kembali cepat rusak karena kendaraan angkutan dengan muatan berlebihan. Pengawasan harus dilakukan secara konsisten dan tindakan tegas perlu diberikan apabila ditemukan pelanggaran,” tegasnya.
Binartha juga menyoroti keberadaan portal di sejumlah akses jalan yang berpotensi menjadi lokasi pungutan liar (pungli). Ia meminta pemerintah melakukan penertiban dan pengawasan untuk mencegah praktik pungutan yang merugikan masyarakat maupun pengguna jalan.
Di sisi lain, ia menekankan agar program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) benar-benar dilaksanakan secara tepat sasaran. Pendataan calon penerima manfaat harus dilakukan secara cermat agar bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan memenuhi kriteria.
“Program RTLH harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, pelaksanaannya harus tepat sasaran, transparan, dan berdasarkan kondisi riil di lapangan,” tutupnya. (As)
