Yulius Agau Dorong Pilkades Gunung Mas Bebas Dominasi Politik Uang
KUALA KURUN – Anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas, Yulius Agau, meminta pemerintah daerah setempat memastikan sosialisasi tahapan pemilihan kepala desa (Pilkades) dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Menurutnya, sosialisasi penting dilakukan agar masyarakat memahami bahwa Pilkades bukan sekadar memilih calon berdasarkan kemampuan ekonomi, tetapi menentukan sosok yang benar-benar memiliki kapasitas untuk memimpin dan membangun desa.
Ia mengingatkan, kepala desa yang terpilih nantinya akan memimpin pemerintahan desa selama delapan tahun. Karena itu, masyarakat perlu mempertimbangkan kemampuan, rekam jejak, karakter, integritas, serta komitmen setiap calon.
“Pemilihan ini bukan sekadar memilih siapa yang paling kaya, melainkan memilih siapa yang mampu memimpin desa ke depan selama delapan tahun. Delapan tahun itu bukan waktu yang singkat. Kita membutuhkan pemimpin yang berpikir panjang, bukan hanya yang mampu mengeluarkan biaya sesaat,” ungkapnya, Kamis 24 September 2026.
Ia menilai kemampuan ekonomi tidak seharusnya menjadi faktor utama dalam menentukan pilihan. Masyarakat, kata dia, perlu melihat kualitas calon secara menyeluruh, termasuk kemampuan dalam menjalankan pemerintahan, memberikan pelayanan publik, dan membawa pembangunan desa secara berkelanjutan.
“Saya meminta kepada pemerintah daerah melibatkan DPRD sejak tahap awal perencanaan hingga pelaksanaan Pilkades di lapangan,”harap nya.
Menurutnya, koordinasi dan keterlibatan seluruh unsur terkait sangat diperlukan agar tahapan Pilkades berjalan terarah, transparan, dan sesuai dengan ketentuan.
“Kepada Pemerintah Daerah, saya mohon libatkanlah kami, para anggota DPRD, sejak awal perencanaan hingga pelaksanaan ke lapangan. Kalau kita berjalan sendiri-sendiri, hasilnya tidak akan maksimal,” katanya.
Lebih lanjut, ia mengakui pelaksanaan Pilkades masih menghadapi tantangan, salah satunya pengaruh kemampuan ekonomi dalam kontestasi. Kondisi tersebut, menurutnya, perlu menjadi perhatian bersama agar faktor finansial tidak mendominasi proses pemilihan.
Ia berharap kesempatan untuk menjadi kepala desa terbuka bagi seluruh masyarakat yang memiliki kapasitas, karakter, integritas, dan komitmen membangun desa, bukan hanya bagi mereka yang memiliki kemampuan finansial lebih besar.
Dia juga mengajak seluruh pihak yang terlibat dalam tahapan Pilkades mengedepankan prinsip demokrasi, transparansi, dan keadilan. Dengan demikian, kepala desa yang terpilih benar-benar memperoleh kepercayaan masyarakat dan mampu menjalankan pembangunan serta pelayanan publik secara berkelanjutan.
“Kita juga menyadari bahwa saat ini pemilihan kepala desa sangat dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi. Bagaimana caranya kita kurangi hal ini. Bagaimana agar yang terpilih bukan hanya yang punya uang, melainkan yang juga memiliki kemampuan, karakter, dan integritas,” tutupnya. (As)




































