Kuala Kapuas – Musyawarah Daerah (Musda) Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Kapuas pada Kamis (14/12/2023) diwarnai polemik.
Pasalnya, sejumlah Organisasi Kepemudaan (OKP) dan Dewan Pengurus Kecamatan (DPK) KNPI kecewa atas pelaksanaan Musda KNPI yang menurut mereka tidak sesuai mekanisme.
Alfian, Ketua DPK KNPI Kecamatan Bataguh, mengaku tidak diundang dalam Musda KNPI karena SK kepengurusannya telah berakhir dan penggantinya sudah ditunjuk karateker.
“Saya kaget. Bahkan saya dapat informasi semua DPK lainnya juga sama, dikarateker. Sehingga kami tidak bisa mengikuti kegiatan musda,” katanya.
Alfian mengakui SK kepengurusannya telah berakhir, tetapi muscam DPK-DPK yang SK kepengurusannya telah berakhir juga harus dilaksanakan terlebih dulu sebelum musda.
“Kami sendiri menunggu-nunggu ketua karateker KNPI kabupaten melaksanakan muscam, tetapi malah menunjuk karateker dan tiba-tiba ada musda dan kami tidak diundang,” ujarnya.
Kekecewaan juga disampaikan Puad, perwakilan dari ortom yang terhimpun dalam organisasi Muhammadiyah Kapuas. Menurutnya, dalam proses pelaksanaan Musda KNPI ke XV ada mekanisme yang tidak berjalan dengan baik.
“Itu mencederai rasa keorganisasian, keberhimpunan dan rasa nasionalitas kita. Karena pada hakikatnya kita berkumpul berikhtiar untuk memajukan DPD KNPI Kapuas,” ungkapnya.
Ia juga menilai dalam pelaksanaan Musda KNPI tersebut ada etika yang dilanggar dan tidak dijalankan.
“Musda KNPI ke XV ini menjadi preseden buruk bagi keberlangsungan dinamika kepemudaan di Kapuas,” bebernya.
“Oleh karena itu kami di dalam Muhammadiyah sepakat akan menarik diri dan menarik dukungan. Kita tidak akan cawe-cawe di dalam kepengurusan KNPI Kapuas priode kali ini,” tegasnya.
Sementara itu, Tommy Saputra, Ketua DPK KNPI Kecamatan Selat yang juga turut dikarateker, menyebut ada 17 DPK KNPI yang telah ditunjuk karateker.
“Yang sangat saya sayangkan dan kecewakan, karateker yang ditunjuk itu bukan merupakan warga atau putra daerah setempat,” sambungnya.
“Saya menduga ini sudah dikondisikan biar saat musda aklamasi. Karena semua DPK tidak ada ruang untuk mengajukan calon lain,” pungkasnya.
Adanya kekecewaan sejumlah OKP dan DPK KNPI mendapat tanggapan Ketua Karateker DPD KNPI Kabupaten Kapuas, Arifudin.
Arifudin mengatakan dirinya menjalankan tugas sesuai dengan AD/ART KNPI. Ia membentuk karateker semua kepengurusan kecamatan dan melaksanakan rapimpurda dan musda KNPI, yang merupakan proses yang sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Terlepas dari pihak-pihak yang kecewa, itu biasa terjadi di kontestasi KNPI baik tingkat provinsi, nasional maupun di kabupaten,” ujarnya.
Arifudin akan merangkul kembali OKP dan DPK yang kecewa dengan hasil pelaksanaan Rapimpurda dan Musda KNPI ke XV yang telah menghasilkan Ketua DPD KNPI Kapuas terpilih, Abdul Khair.
“KNPI bukan hanya milik kami, tetapi milik pemuda atau rumahnya pemuda,” beber dia.
“Kemarin juga saya sudah sampaikan kepada ketua KNPI terpilih untuk struktur kepengurusan semua OKP harus dilibatkan,” tandasnya.(fir)
