SUDUT KALTENG, Muara Teweh – Puluhan warga yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemkab Barito Utara, Rabu (4/6/2025). Mereka menuntut agar Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Barito Utara bersikap netral dalam Pemilihan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 jilid 2 yang akan datang.
Para peserta aksi membawa sejumlah spanduk yang menyerukan agar ASN tidak terlibat dalam politik praktis dan menjaga netralitas dalam proses demokrasi.
Dalam orasinya, juru bicara aksi menyampaikan beberapa tuntutan kepada Pj Bupati Barito Utara.
“Persoalan netralitas oknum pejabat yang mungkin tidak bersikap adil dan jujur menjadi perhatian juga, bahwa kita menginginkan pemilihan kepala daerah kita kedepannya yang adil, jujur dan bersih,” ucap Abdi Helmi.
“Kita minta agar Pj Bupati memperhatikan dan menindaklanjuti bahwa persoalan ini adalah menyangkut hak-hak demokrasi, kejujuran serta netralitas,” imbuhnya.
Selain itu, salah satu juru bicara aksi lainnya meminta Pj Bupati untuk segera menindak tegas oknum ASN yang terbukti tidak netral.
“Kami juga minta Pj Bupati untuk menindak tegas oknum ASN yang tidak netral. Kemudian merisegn kan pejabat-pejabat camat, lurah dan siapa saja yang demi kepentingan jabatan mereka sehingga merugikan warga masyarakat,” serunya.
Aksi unjukrasa damai tersebut dikawal oleh pihak keamanan dari Polres Barito Utara, Kodim 1013/Mtw hingga Satpol PP.
Assisten I Setda Barito Utara, Eveready Noor, yang menemui pengunjukrasa menyampaikan, pihaknya telah menerima surat tuntutan dari pengunjuk rasa pada hari sebelumnya.
“Hari ini bertepatan dengan Pj Bupati ada undangan ke Barabai, jadi beliau sebenarnya ingin bertemu juga dengan bapak ibu. Mungkin untuk lain waktu silahkan bapak ibu atur saja waktunya dan langsung kami akan menyampaikan kesiapan beliau,” jelasnya.
Eveready mengungkapkan, tuntutan yang disampaikan oleh pengunjuk rasa terkait dengan oknum ASN. Ia menjelaskan, secara umum ASN di Barito Utara sudah memahami pentingnya netralitas dalam menjalankan tugas mereka.
“Kalau ASN itu mengerti saja masalah netralitas karena ada undang-undang ASN. Jadi tidak semua ASN tidak netral, yang tidak netral itu oknum saja,” katanya.
Eveready menambahkan, pihak Pemkab Barito Utara tetap mengawasi perilaku ASN dan meminta masyarakat untuk ikut berperan dalam pengawasan.
“Kami mengawasi ASN kami tetapi tidak semua bisa terawasi karena mereka menggunakan hak-hak pribadinya. Jadi kita susah memisahkan antara hak-hak mereka sebagai ASN, dan hak mereka sebagai Warga Negara karena mereka juga punya hak pilih,” tandasnya.(man)
