SUDUT KALTENG, Sidoarjo – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sidoarjo, Fenny Apridawati, akhirnya buka suara menanggapi video viral yang melibatkan dirinya di media sosial beberapa waktu terakhir. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kegaduhan yang terjadi.
Permohonan maaf itu ia sampaikan secara pribadi maupun kedinasan. Fenny membantah kegiatan yang viral tersebut dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
”Kami secara pribadi dan kedinasan memohon maaf setulus-tulusnya atas kejadian yang viral kemarin. Yang perlu dicatat bahwa kejadian tersebut sama sekali tidak menggunakan APBD,” terangnya.
Fenny menjelaskan busana serta atribut yang ia kenakan dalam acara bukber itu adalah produk asli dari pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Sidoarjo.
“Apa yang saya pakai, semuanya adalah produk UKM Sidoarjo. Bahkan, UKM Sidoarjo yang produknya saya pakai itu membuka stand di lokasi tersebut dan terbuka untuk umum,” jelasnya.
Fenny Apridawati juga berpesan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk tidak terpengaruh oleh isu yang berkembang. Ia meminta agar para ASN tetap menjalankan tugas dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Saya bermohon kepada ASN semuanya, tetap semangat membangun Sidoarjo ke depan lebih baik lagi,” katanya.
Sebelumnya, Acara buka puasa bersama (bukber) yang dibalut dalam agenda Rapat Koordinasi (Rakor) di Mahabarata Palace, Surabaya, Jumat (6/3/2026), memicu gelombang protes keras.
Keputusan Pemkab Sidoarjo memilih tema “Bollywood” dengan dekorasi mewah di luar wilayah administratif Sidoarjo (Graha Unesa, Surabaya) dinilai sebagai langkah yang tidak peka.
Kehadiran para pejabat tinggi, termasuk Sekda Fenny Apridawati, dalam balutan busana India yang glamor, dianggap kontras dengan kondisi riil di lapangan.
Warga Sidoarjo yang setiap hari berhadapan dengan infrastruktur jalan rusak dan ancaman banjir merasa “terluka” melihat perayaan mewah tersebut.
Di media sosial, tagar terkait #SidoarjoDaruratJalan hingga sindiran terhadap gaya hidup pejabat terus membanjiri kolom komentar akun-akun informatif lokal maupun nasional.***
