Masalah Infrastruktur dan Harga Elpiji Naik, Warga Barito Utara Sampaikan Keluhan Kepada Anggota DPRD Kalteng
Muara Teweh – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Ir. Habib Sayid Abdurrahman, mengadakan reses di Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Selasa (25/2/2025).
Habib mendengarkan langsung keluhan masyarakat, khususnya terkait masalah infrastruktur dan kebutuhan pokok menjelang bulan Ramadan.
Salah satu keluhan yang disampaikan warga adalah kondisi jalan Muara Teweh-Puruk Cahu, tepatnya di Jalan Brigjen Katamso.
Jalan tersebut banyak berlubang, bahkan ada yang mengalami longsor, sehingga mengganggu kenyamanan pengguna jalan.
Seorang pedagang sayur keliling, Ramesan, mengungkapkan saat ini jalan tersebut hanya ditimbun dengan lumpur, menjadikannya licin, terutama pada musim hujan.
“Tadi saya lewat, kayaknya hanya ditimbun lumpur jalan yang rusak. Apalagi pada musim hujan ini, jadi licin jalan yang ditimbun,” keluh dia.
Selain masalah infrastruktur, masyarakat juga menyampaikan keluhan kelangkaan dan kenaikan harga gas elpiji 3 kilogram.
Rimba, seorang ibu rumah tangga, menyebut harga gas elpiji saat ini mencapai Rp 50.000 per tabung, jauh melebihi harga yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 25.000.
“Gas elpiji itu kebutuhan sehari-hari. Apalagi setiap elpiji datang itu kayak antri sembako, antri apalah padahal itu bayar loh Bib, dan langka lagi,” ujar Rimba.
Menanggapi aspirasi tersebut, Habib Sayid Abdurrahman menjelaskan jalan Brigjen Katamso merupakan tanggung jawab pemerintah provinsi.
Ia berjanji akan menyampaikan keluhan ini kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalteng untuk segera ditindaklanjuti.
“Nanti saya akan menyampaikan terkait kondisi jalan ini. Ini merupakan bagian dari Komisi IV yang membidangi infrastruktur. Namun, dalam reses kali ini, kami membahas berbagai isu lintas komisi. Semua aspirasi yang masuk akan kami tampung dan disampaikan ke komisi-komisi terkait,” jelasnya.
Sebagai anggota DPRD dari Dapil IV di DAS Barito, Habib Abdurrahman menegaskan bahwa meskipun usulan tersebut tidak terkait langsung dengan Komisi II, pihaknya akan tetap mengawal agar usulan ini sampai ke dinas terkait.
Terkait elpiji, habib Abdurrahman mengatakan akan mendorong pemerintah untuk mengendalikan harga elpiji, termasuk juga harga pangan.
Dikatakannya, reses ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai keluhan terkait kondisi sosial dan ekonomi di daerah mereka.
“Semua aspirasi yang kami serap hari ini akan kami sampaikan kepada eksekutif, dan kami berharap dapat mendapat perhatian serius dalam hal perbaikan infrastruktur serta stabilisasi harga kebutuhan pokok,” tegasnya. (man)
