SUDUT KALTENG, Pulang Pisau – Bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda Kalimantan Tengah (Kalteng) tahun ini membawa ancaman yang jauh lebih rumit dari sebelumnya. Fenomena iklim El Niño yang datang lebih cepat dari siklus rutinnya disinyalir menjadi pemicu utama mengapa titik-titik api di Kalteng kian sulit ditaklukan.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan pergeseran pola iklim ini adalah bukti nyata bahwa perubahan iklim global bukan lagi sekadar ancaman masa depan, melainkan krisis yang sedang terjadi (climate change is real).
​”Sejak awal tahun sebenarnya sudah diprediksi bahwa El Niño akan datang lebih cepat. Kalau melihat siklus sebelumnya pada 2015, 2019, dan 2023, seharusnya siklus berikutnya terjadi sekitar 2027. Tetapi sekarang datang lebih awal,” ungkap Menhut saat meninjau penanganan karhutla di Kabupaten Pulang Pisau, Rabu (19/8/2026).
Pergeseran siklus El Niño menciptakan dampak berantai yang memperburuk kondisi di lapangan. Berdasarkan data dari Menhut, BMKG, dan BNPB, terdapat tiga alasan utama mengapa pemadaman karhutla di Kalteng kali ini menghadapi hambatan besar.
​1. Puncak Kemarau Panjang dan Awan Hujan yang Minim
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan puncak musim kemarau di Kalteng berlangsung sepanjang Agustus hingga September, dengan potensi hujan baru meningkat pada Oktober. Kondisi atmosfer yang sangat kering membuat Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) tidak berjalan optimal.
Meskipun penyemaian garam telah berulang kali dilakukan, minimnya pertumbuhan awan potensial membuat hujan yang dihasilkan berintensitas sangat rendah dan belum mampu memadamkan titik api (hotspot) secara signifikan.
​2. Lumpuhnya Operasi Udara Akibat Asap Pekat
Suhu ekstrem akibat El Niño mempercepat penyebaran api, menghasilkan kabut asap yang sangat pekat di kawasan krusial seperti Jabiren, Tanjung Taruna, hingga Taman Nasional Sebangau.
Kondisi ini memicu dilema bagi BNPB. Helikopter water bombing dan pesawat patroli terpaksa dibatasi operasinya demi keselamatan penerbangan, sebab jarak pandang (visibility) di sekitar lokasi bahkan berada di bawah satu nautical mile. Akibatnya, armada udara kesulitan mendekati titik sasaran.
​3. Hambatan Aksesibilitas Jalur Darat
Ketika operasi udara terhalang kabut asap, beban pemadaman sepenuhnya berada di pundak Satuan Tugas (Satgas) Darat. Padahal, sebaran titik api meluas hingga ke dalam kawasan hutan dan gambut dalam yang tidak memiliki akses jalur darat. Tanpa bantuan water bombing dari udara, pemadaman dari darat membutuhkan waktu dan sumber daya yang jauh lebih besar.
Runtuhkan Ego Sektoral & Fokus Pencegahan
Menghadapi krisis iklim yang tidak lagi mengikuti pola biasa, Menhut Raja Juli menekankan pentingnya meruntuhkan hambatan birokrasi dan ego sektoral. Penanganan karhutla membutuhkan integrasi cepat antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah karena api menyebar tanpa mengenal batas wilayah administratif.
​”Kalau masih ada yang kurang, kita lengkapi. Sekarang saatnya tembok birokrasi dan ego sektoral kita runtuhkan. Yang harus kita bangun adalah jembatan komunikasi yang efektif di antara seluruh pihak,” ujarnya.
Pemkab Pulang Pisau berharap pemerintah pusat tidak hanya fokus pada pemadaman saat krisis terjadi, tetapi juga memperkuat pola pencegahan jangka panjang. Dengan siklus El Niño yang makin tidak menentu, strategi antisipasi dini menjadi kunci utama agar bencana serupa tidak terus berulang setiap tahun.(man)
