SUDUT KALTENG, Jakarta – Usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terkait polemik keabsahan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dipastikan terus berproses.
Langkah hukum dan politik yang berpotensi mengarah pada mekanisme pemakzulan tersebut kini resmi mengantongi dukungan melampaui ambang batas minimal yang dipersyaratkan undang-undang.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyampaikan bahwa usulan HMP tersebut telah ditandatangani oleh 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi.
Dilansir dari laman resmi dpr.go.id, berkas usulan itu dijadwalkan masuk dalam agenda Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis (12/11/2026) untuk diproses lebih lanjut.
“Berdasarkan dokumen yang sudah kita rekap, sesuai dengan yang ditandatangani adalah jumlahnya 120 orang,” kata Saan Mustopa saat memberikan keterangan pers di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Politisi dari Fraksi Partai NasDem tersebut membeberkan bahwa dukungan yang masuk berasal dari perwakilan lintas fraksi di Senayan.
Rincianya dari Fraksi PKS 28 anggota, ​Fraksi Partai NasDem 19 anggota, ​Fraksi PKB 18 anggota​, Fraksi Partai Demokrat 18 anggota​, Fraksi PDI Perjuangan 14 anggota​, Fraksi Partai Golkar 11 anggota, ​Fraksi Partai Gerindra 11 anggota​ dan Fraksi PAN 1 anggota.
Memenuhi Syarat Formal UU MD3
Saan menegaskan bahwa dari kriteria formal, usulan Hak Menyatakan Pendapat ini telah sah dan memenuhi regulasi yang berlaku.
Ketentuan pengajuan HMP mewajibkan paling sedikit 25 anggota DPR dari lebih dari satu fraksi.
​“Syarat minimalnya adalah 25 anggota dan lintas fraksi. Dan ini 120 anggota dan tersebar di delapan fraksi. Jadi, dari sisi persyaratan, itu sudah memenuhi syarat,” ujar Saan.
Mengenai materi dasar yang diajukan, Saan menjelaskan bahwa substansi HMP ini merujuk pada Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Pasalnya, norma tersebut memuat mekanisme hak DPR untuk menyatakan pendapat mengenai dugaan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat jabatan.
​“Hak menyatakan pendapat ini terkait dengan ketentuan Pasal 79 ayat (4) huruf c UU MD3, yaitu hak menyatakan pendapat atas Wakil Presiden yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” tuturnya.
Mekanisme Tahapan di DPR
Sesuai dengan Pasal 20A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 serta peraturan Tata Tertib DPR, usulan yang telah diterima pimpinan tidak langsung diputuskan dalam rapat paripurna pertama.
Pimpinan DPR akan memproses dokumen tersebut melalui mekanisme internal kelembagaan.
​“Ini akan kami bawa ke pimpinan DPR RI, rapat pimpinan dan nanti akan kita Bamus-kan (Badan Musyawarah),” jelas Saan.​
Agenda Rapat Paripurna DPR RI kamis besok mencantumkan pembahasan “Pengumuman Usul Penggunaan Hak Anggota DPR RI” sebagai salah satu poin utama, di samping agenda pengesahan RUU Pembentukan UU menjadi RUU Inisiatif DPR dan perpanjangan waktu pembahasan RUU Statistik.
Proses pengujian substansi mengenai polemik ijazah tersebut selanjutnya bergantung pada tahapan pembahasan resmi yang bergulir di forum rapat parlemen.
Editor: Fathur Rohman
