SUDUT KALTENG, Jakarta – Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyakita tengah menjadi perbincangan hangat di masyarakat menyusul wacana penyesuaian oleh pemerintah. Di tengah isu yang beredar, banyak pihak mengaitkan rencana kenaikan harga minyak goreng rakyat ini dengan implementasi program Biodiesel B50. Namun, benarkah keduanya saling berkaitan?
Menteri Perdagangan, Budi Santoso, menepis spekulasi tersebut. Ia menyatakan rencana evaluasi HET Minyakita murni disebabkan oleh dinamika ekonomi pasar, bukan karena tekanan dari program bahan bakar nabati pemerintah.
Spekulasi muncul karena baik Minyakita maupun program B50 sama-sama menggunakan bahan baku minyak kelapa sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO).
Program B50 sendiri merupakan langkah strategis pemerintah untuk mencapai kemandirian energi nasional yang diproyeksikan mampu menghemat subsidi negara hingga Rp48 triliun.
​”Nggak ada sama sekali (kaitan dengan implementasi B50). Faktornya karena harga CPO naik, produksi naik. Kami kan harus menyesuaikan semua,” kata Budi Santoso seperti dikutip, Minggu (3/5/2026).
Keputusan untuk meninjau kembali harga Minyakita didasarkan pada perhitungan ekonomi, seperti lonjakan harga CPO global, biaya operasional, keseimbangan ekosistem usaha hingga HET belum berubah sejak 2024.
Pemerintah memastikan stok Minyakita secara nasional dalam kondisi aman. Data terbaru menunjukkan tren harga Minyakita sebelumnya Rp15.900 di pasar justru stabil, bahkan cenderung menurun Rp15. 800 di beberapa titik sebelum keputusan final diambil.
Pemerintah mengakui tantangan terbesar saat ini bukan pada stok, melainkan pada distribusi logistik. Di wilayah dengan geografis sulit seperti Papua, harga Minyakita masih tercatat lebih tinggi dibanding Pulau Jawa akibat biaya angkut yang mahal.
Kemendag terus berkoordinasi dengan lembaga teknis terkait untuk menemukan titik temu harga yang adil—tetap terjangkau bagi rakyat namun tetap memberikan keberlangsungan bagi para pelaku usaha. (***)
